Harga BBM Naik Tak Tepat Waktu

Aksi unjuk rasa menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM mulai marak di beberapa kota.

Dua hari lalu setidaknya ada dua demo yang dilakukan di DPR-RI oleh para sopir ojek online dan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

"Menaikkan harga BBM di tengah kondisi pandemi merupakan perbuatan yang menyakiti hati rakyat.

Kenaikan harga BBM harus dilawan," pekik orator dari HMI.

Dalam demo ini setidaknya ada tiga tuntutan.

Yakni, menolak kenaikan harga BBM, tolak kenaikan tarif listrik, dan lawan serta berantas mafia migas.

Hal senada juga disuarakan dalam beberapa demo yang digelar di daerah berbeda.

Menyusul rencana penaikan harga BBM subsidi pertalite dan solar, para pengusaha moda transportasi juga sudah menyiapkan tarif baru yang tentu saja sangat membebani masyarakat kelas menengah ke bawah.

Dan, penaikan harga BBM itu dinilai para operator angkutan umum sebagai keputusan yang tidak bijak.

Pemerintah diminta tidak menaikkan harga BBM, tapi yang paling penting adalah memperjelas siapa yang berhak memakai BBM bersubsidi.

Baca juga: Kapan Pemerintah akan Naikkan Harga BBM Subsidi? Akankah Naik 40 Persen? Ini Penjelasan Pertamina

Baca juga: Lantang, Suara Salsabila Baca Puisi Tiada Keadilan Saat Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Lhokseumawe

Saat ini, masih banyak kendaraan milik pribadi yang menggunakan BBM subsidi.

"Ini sangat disayangkan, sekali lagi pemerintah harus tegas dan jelas di lapangan siapa yang berhak menggunakan BBM subsidi," kata seorang operator bus umum.

Kenaikan harga BBM subsidi tentu akan berdampak pada naiknya tarif angkutan umum.

Sebab, BBM adalah komponen utama dalam operasional.

Pastilah ini akan menjadi beban baru bagi masyarakat terutama pengguna transportasi umum.

Mensubsidi BBM, menurut Pemerintah sudah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 502 triliun setiap tahun.

Dan, beban ini sangat berat bagi APBN.

Baca juga: Viral Unggahan Bocoran Harga BBM Usai Alami Kenaikan, Pertalite Tembus Rp 10.000/Liter, Benarkah?

Makanya, penaikan harga BBM merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengurangi beban APBN.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah terus melakukan mitigasi dampak rencana kenaikan BBM bersubsidi terhadap kenaikan tarif angkutan laut dan darat.

“Laut dan darat tentu terdampak ya.

Kita lagi akan melakukan mitigasi.

” Mendapat masukan bagitu banyak, akhirnya pemerintah mengatakan, guna mengurangi beban masyarakat untuk kendaraan angkutan umum kemungkinan tarif BBM-nya tidak akan naik.

Sebab, angkutan umum darat adalah moda transportasi yang paling banyak dipakai masyarakat kelas bawah.

“Jadi, Insya Allah yang di darat relatif tidak terdampak,” kata Menhub.

Begitu juga dengan angkutan udara.

Menurut Menhub rencana menaikan BBM bersubsidi tidak akan berpengaruh pada harga bahan bakar pesawat atau avtur.

“Ini bagian dari balancing adanya kenaikan BBM.

Satu sisi BBM naik, Insya Allah avtur akan tetap, dan tarif murah itu bisa diberlakukan.

” Memang, saat ini beban APBN untuk subsidi energi semakin membengkak hingga mencapai Rp 502,4 triliun.

Bahkan bisa mencapai di atas Rp 600 triliun kalau kuota Pertalite ditetapkan sebanyak 23 ribu kilo liter.

Namun demikian, kata para pakar, opsi penaikan harga BBM subsidi bukanlah pilihan yang tepat saat ini.

Alasannya, kenaikan harga Pertalite dan Solar, yang proporsi jumlah konsumen di atas 70 persen, sudah pasti akan menyulut inflasi yang diperkirakan mencapai 0.

97 persen, sehingga inflasi tahun berjalan bisa mencapai 6,2 persen.

Dampak dari inflasi itu antara lain akan menurunkan kesejahteraan masyarakat terutama yang memiliki penghasilan tetap.

Sebab, karena inflasi, harga barang di pasar akan naik, sedangkan penghasilan masyarakat tidak berubah.

Hal ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat karena daya beli masyarakat menjadi rendah.

Nah?!

Baca juga: Di Hadapan Pendemo, Pimpinan DPRK Lhokseumawe Suarakan Tolak Kenaikan Harga BBM

Baca juga: HMI Demo DPRK Lhokseumawe, Tolak Kenaikan Harga BBM dan Listrik