Sekda Itu Juga Jadi Jembatan Harmonisasi

Presiden Republik Indonesia Nomor 104/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Aceh mengangkat Bustami Hamzah SE Msi sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh menggantikan Dokter Taqwallah Mkes yang sudah menduduki jabatan itu sejak 1 Agustus 2019.

Sepanjang sejarah provinsi ini, Asnawi Hasjmy adalah Sekda Aceh yang paling melegenda.

Dia bukan hanya dipatuhi para staf dan pegawainya, tapi juga disegani oleh kalangan legislatif dan lainnya.

Bahkan, Gubernur Ibrahim dan Wagub HT Djohan pada masanya, sangat menghormati dan mempercayai Asnawi Hasjmy yang disiplin, tegas, dan sangat memahami peraturan.

Menurut aturan, sekretaris daerah tugas utamanya adalah membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Kelihatannya memang sangat sederhana.

Namun, dalam prakteknya, sekda tak hanya mengemban tugas sesederhana itu.

Tapi, “wilayah” kerjanya terkadang menjadi lebih luas dan rumit.

Di Aceh, persoalan paling mengemuka tiap tahun adalah terjadinya disharmoni antara gubernur dan wakil gubernur, serta ribut-ribut antara eksekutif dan legislatif.

Baca juga: Pj Gubernur Lantik Bustami Jadi Sekda Aceh

Baca juga: "Tuloongg - GISA - BEREH", Pesan Perpisahan Mantan Sekda Taqwallah ke Pejabat Aceh

Gara-garanya, sering dalam menyusun personalia organisasi sekretariat daerah (menempatkan orang-orang sebagai kepala dinas dan badan) serta terkait dengan penyusunan formula APBA.

Sudah menjadi rahasia umum, gubernur dan wagub biasanya memiliki jagoannya sendiri-sendiri untuk kepala dinas ini dan itu.

Dan, bukan rahasia juga, oknum legislatif dan parpol juga punya titipan untuk jabatan-jabatan tertentu.

Ketika jagoan masing-masing tak terakomodir, maka muncullah suasana yang tak harmonis secara diam-diam.

Demikian juga dalam menentukan formula anggaran dan proyek, gubernur, wagub, serta DPRA memiliki usulan sendiri.