Posisi Tawar Aceh Lemah, Syech Fadhil: Pejabat dan Politisi Tak Solid

BANDA ACEH - Anggota DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi LC MA mengungkapkan lemahnya posisi tawar Aceh di mata Jakarta.

Hal ini terjadi karena para pejabat dan politisinya tidak solid dalam memperjuangkan kekhususan dan keistimewaan Aceh.

Hal itu diungkapkan senator yang akrab disapa Syech Fadhil itu dalam Program Podcast Bincang Politik di Studi Serambi On TV, Selasa (27/9/2022).

Acara yang mengangkat judul 'Menakar Nilai Tawar Aceh di Mata Jakarta' itu dipandu host Yocerizal, Asisten Manager Produksi Harian Serambi Indonesia.

Syech Fadhil menuturkan, sejak dia dilantik sebagai Anggota DPD RI, dia melihat adanya kesenjangan pemahamanan tentang keistimewaan dan kekhususan Aceh di kalangan birokrat dan politisi di Jakarta.

"Keistimewaan itu seakan-akan hanya milik kita (Aceh).

Kita saja yang ribut sendiri, tetapi di tingkat nasional sosialisasi keistimewaan Aceh ini tidak terjadi," ujarnya.

Hal ini yang kemudian membuat sering terabaikannya kekhususan dan keistimewaan Aceh, baik dalam pengambilan kebijakan maupun dalam penyusunan regulasi.

"Kita mestinya introspeksi diri, sejauh mana daya tawar kita (di pusat)," imbuh Syech Fadhil.

Baca juga: Revisi UUPA Masuk Prolegnas Prioritas 2023

Baca juga: YARA Minta DPRA Libatkan Publik Dalam Penyusunan Draf Revisi UUPA

Menurut Fadhil Rahmi, lemahnya posisi tawar Aceh di Jakarta disebabkan oleh kurang kompaknya birokrat dan politisi daerah ini dalam memperjuangkan keistimewaan Aceh, sebagaimana yang diatur dalam UUPA dan MoU Helsinki.

"Perjuangan yang dilakukan untuk memperjuangkan keistimewaan Aceh tidak terjadi secara masif dan terstruktur, hanya beberapa pihak saja," ungkapnya.

"Jika semua pihak berjalan sama-sama, seide, ini kan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada yang sekarang ini," timpal Syech Fadhil lagi.

Nah, yang terjadi selama ini, tutur Syech Fadhil, perjuangan yang dilakukan birokrat dan politisi Aceh cenderung secara sendiri-sendiri.

Banyak kasus, masing-masing delegasi dari Aceh mendatangi kementerian untuk melaporkan persoalan yang sama.

"Ini kan menjadi lucu dan tidak elok bagi Kementerian, kelihatan bahwa kita tidak kompak," kata Syech Fadhil.

Pertemuan dengan Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI juga sangat jarang dilakukan.

Seingat Syech Fadhil, hanya dua kali dilakukan pertemuan, yakni pada 2019 di Jakarta dan di Aceh pada 2022.

Karena itu tak heran banyak Anggota DPR dan DPD RI tidak tahu persoalan apa yang terjadi di Aceh.

Baca juga: DPRA Dinilai Tertutup dalam Menyusun Draf Revisi UUPA, YARA: Harusnya Dibuka Saja ke Publik 

"Jika kami diberikan list permasalahan di Aceh, mungkin bisa ikut suarakan.

Namun nyatanya, list tersebut tidak ada pada kami," sambungnya.

Ketidakkompakan itu juga terlihat terkait wacana revisi Undang Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh.

Belum Bulat Kesepakatan Revisi UUPA

Syech Fadhil mengungkapan kekhawatirannya karena Aceh belum secara bulat sepakat UUPA direvisi atau tidak.

Menurut Syech Fadhil, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesamaan pemahaman akibat dari kurangnya saling koordinasi.

Padahal Syech Fadhil berkeyakinan, hampir semua anggota DPR dan DPD RI peduli dengan Aceh.

"Saya mendapat informasi dari teman-teman parlemen, meskipun tidak bisa bersuara karena tidak sama dengan kepentingan partai, orang tersebut menyampaikan pada saya untuk disuarakan.

Ini kan tanda bahwa mereka tetap peduli dengan keadaan Aceh," ujar Fadhil Rahmi. (sa)

Baca juga: Gerindra Tunggu Draf Revisi UUPA, DPRA Finalisasi Draf Revisi

Baca juga: Perpanjang Otsus, DPRA Finalkan Draf Revisi UUPA