Meredam Hoax di Akar Rumput

“Kalau yang datang langsung ada delapan orang, tapi yang menghubungi melalui handphone sudah puluhan orang,” tutur Imran.

Penyebaran informasi hoax itu dilakukan berantai di media sosial hingga menarik perhatian banyak orang.

Dalam selebaran itu dijabarkan dengan rinci mengenai tahapan rekrutmen.

“Panwaslih Aceh Tamiang memastikan selebaran perekrutan Panwascam yang tersebar itu hoax,” tegas Imran.

Rincinya, terdapat 13 poin tahapan yang ditulis dalam selebaran itu mulai dari tahapan pertama berupa sosialisasi 20-25 Agustus hingga tahapan terakhir pelantikan 5-6 Oktober 2022.

Jangan mudah percaya

Imran mengimbau masyarakat tidak mudah percaya terkait dengan berita yang belum valid.

Masyarakat diminta selalu melakukan kroscek dengan mengakses media sosial Panwaslih Aceh Tamiang.

Menurutnya perekrutan Panwascam akan diumumkan secara resmi, baik melalui media massa atau spanduk di setiap kecamatan.

Penyebaran pengumuman akan dilakukan secara luas ke pelosok desa, serta di media sosial resmi Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang.

“Saya berharap masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang jangan terpengaruh terhadap selebaran yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab,” imbaunya.

Merujuk pada kejadian ini, Imran berasumsi serangan hoax menjelang Pemilu 2024 akan meningkat.

Dari sudut pandangnya, motif hoax beragam, ada yang hanya iseng hingga mencari keuntungan pribadi dan kelompok.

“Intinya pelaku ingin menyamakan frame masyarakat dengan kepentingan dia, ini bahaya kalau tidak disikapi,” ungkapnya.

Dia memprediksi hoax akan meningkat menjelang tahapan Pemilu 2024 efektif berjalan.

Panwaslih Aceh Tamiang berupaya menangkal hoax dengan media diskusi publik. Salah satunya yang dihelat pada Senin lalu (5/9/2022).

Dialog ini dihadiri sejumlah perwakilan unsur pemuda, mahasiswa dan pers.

Imran berharap kehadiran berbagai unsur masyarakat ini bisa menyebarluaskan tentang tahapan Pemilu dan bentuk-bentuk pelanggarannya.

Akademisi Universitas Malikussaleh Teuku Kemal Fasya mengatakan pelanggaran Pemilu bisa terjadi dalam dua bentuk, administrasi dan tindak pidana.

“Ada juga bentuk pelanggaran lain, ini misalnya sikap ASN atau TNI dan Polri yang tidak netral,” kata Kemal.

Penanganan seluruh kasus ini disebutnya telah dilimpahkan ke Komisi ASN.

“Panwaslih jangan lembek, perlu perkuat juga Sentra Gakkumdu, tentunya ini menyangkut anggaran,” ujarnya.

Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslih Aceh Tamiang Ferry Irawan Nasution mengakui pernah memberhentikan lima Panitia Pengawas Desa (PPD) di Kecamatan Kejuruanmuda pada Pemilu 2019.

Pemecatan itu bahkan dilakukan sehari setelah kelimanya dilantik.

“Ini membuktikan kami tidak pandang bulu, kelimanya melanggar kode etik karena berpose dengan dua jari yang mengindikasikan (dukungan) ke salah satu Capres ketika itu,” kata Ferry didampingi komisioner Lindawati dalam diskusi yang digelar Panwaslih.

Kemunculan hoax dan bermacam pelanggaran Pemilu lainnya di lapisan akar rumput akan terus mengintai sepanjang tidak ada upaya untuk mengantisipasinya sejak dini.

"Para relawan Ivsat akan terus mengawal proses ini, jangan sampai Pemilu 2024 menjadi ajang perpecahan di masyarakat oleh karena hoax yang beredar tanpa bisa dibendung," tukas Hafis, relawan di komunitas Ivsat Aceh Tamiang.(*)

• Blak-blakan, LPSK Ungkap Adanya Pemukulan oleh Oknum Aparat ke Relawan Medis Saat Tragedi Kanjuruhan

• Kesha Ratuliu Ikut Prihatin Saat Tahu KDRT Lesty: Semoga Jadi Ibu dan Wanita Kuat, Cepat Sembuh

• Wanda Hamidah Ngaku Mau Pingsan, Rumahnya Digeruduk Satpol PP, Ada Apa?