Berita Kutaraja
Pelabuhan Perikanan di Aceh Minim SPBN, Kepala DKP Minta Bantuan Komisi IV DPR RI
"Harapan kami, ke depannya agar pelabuhan yang belum ada SPBN supaya dapat dibangun SPBN-nya," sebut Aliman saat mendampingi kunker Komisi IV DPR RI.
Penulis: Indra Wijaya | Editor: Saifullah
lihat foto
Dalam kunker tersebut, para anggota Komisi IV DPR RI juga melakukan diskusi bersama para nelayan dan tokoh masyarakat tentang pengelolaan PPS Kutaraja dan optimalisasi Cold Storage di PPS Kutaraja.
Para anggota Komisi IV DPR RI itu tampak duduk di tengah-tengah aktivitas nelayan di PPS tersebut.
Dikarenakan sedang jam sibuk, kebisingan dari suara mesin pemecah es mengisi seluruh area.
Dalam kunker itu juga, Komisi IV DPR RI menepati janjinya untuk melakukan pengerukan di muara PPS Kutaraja. Pengerjaan sendiri nantinya akan dimulai pada tahun 2023 nanti.
Perwakilan Komisi IV DPR RI, TA Khalid mengatakan, bahwa tujuan kunker tersebut tak lain untuk menepati janji sebelumnya tentang pengerukan muara PPS Kutaraja yang sudah mengalami pendangkalan.
Baca juga: Komisi IV DPR RI Kunker ke PPS Lampulo, Plotkan Rp 40 Miliar untuk Pengerukan Kolam pada Tahun 2023
"Insya Allah pengerukan mulai dilakukan pada tahun depan," kata TA Khalid.
Ia mengatakan, total anggaran yang diplotkan untuk pengerukan muara PPS Kutaraja itu sebesar Rp 40 miliar.
Selain itu kata TA Khalid, pihaknya juga mendengar beberapa keluhan dari para nelayan seperti antri bongkar muat ikan dan ketersedian BBM bagi nelayan.
Atas keluhan tersebut, pihaknya akan melakukan pengkajian.
Sebab, untuk antri bongkar muat ikan akan menurunkan kualitas dan harga.
Sementara di sisi lain, harga BBM juga mengalami kenaikan.
Baca juga: SPBN Ujung Serangga Bantah Diskriminatif Salurkan Solar untuk Nelayan
"Ini menjadi perhatian kami di Komisi IV DPR RI agar nelayan tidak perlu antri panjang lagi," imbuhnya.
Hal serupa juga dikatakan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, MHan.
Ia mengungkapkan, bahwa pada tahun 2023, Kementerian Kelautan dan Perikana (KKP) melalui Dirjen Tangkap sudah menganggarkan Rp 40 miliar, untuk pengerukan kolam PPS Kutaraja.
"Dan itu sudah kita realisasikan. Kemudian adanya banyak program dari KKP berupa paket untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan," tutupnya.
