Butuh Terobosan Bangun Kembali Ekonomi Aceh

Oleh Fauzi Umar *)

Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki pascapelantikan menyampaikan programnya akan fokus pada pemberdayaan ekonomi dan penguatan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Karena beliau menjabat hanya satu dua tahun dan persoalan utama Aceh saat ini adalah persoalan ekonomi dengan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. 

Bahkan Aceh lima tahun terakhir sebagai juara bertahan dengan angka kemiskinan tertinggi di Sumatera (6/7/2022). 

Dua minggu pasca pelantikan penjabat nomor satu Aceh ini langsung bersama anggota Komisi IV DPR RI Salim Fakhri menemui Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo meminta pemerintah pusat menjadikan Aceh sebagai pusat produk pertanian, peternakan dan perkebunan. 

Permintaan PJ Gubernur Aceh ini sangat beralasan karena Aceh memiliki potensi sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang sangat besar sebagai salah sumber pangan.

Hanya saja selama ini tidak dikelola secara sungguh-sungguh dan serius, akibatnya ketergantungan Aceh akan produk pangan sangat tinggi dan bahkan ada produk pangan ketergantungannya mencapai 98 persen dari Propinsi Sumatera Utara.

Baca juga: Kesulitan Ekonomi, 28 Negara Antre Ingin Pinjam Uang dari IMF

Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut seperti yang terjadi selama ini, mengingat sendi-sendi kehidupan ekonomi masyarakat Aceh lima tahun terakhir ini semakin melemah.

Ini ditandai dengan tingginya angka pengangguran dan angka kemiskinan di Aceh sehingga berpengaruh pada rendahnya daya beli masyarakat saat ini. 

Selain itu kehadiran pabrik industri pengolahan hasil pertanian di Aceh juga belum berkembang sebagaimana yang diharapkan. 

Banyak pabrik yang dibangun Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi besi tua dan terbengkalai selama ini dengan berbagai alasan padahal menggunakan uang rakyat miliaran rupiah seperti pabrik padi, pabrik tepung ikan, pabrik pakan ternak, pabrik kulit, cold strorage.

Untuk menjawab persoalan ini dibutuhkan keseriusan PJ Gubernur Aceh bersama perangkat SKPA dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu dua tahun ini untuk bekerja keras dan berkolaborasi membawa bahtera rakyat Aceh pada kesejahteran yang bermartabat dalam bingkai syariat Islam yang rahmatan lil alamin.

Strategi Pelaksanaan

Untuk mewujudkan gagasan di atas dalam Program Kerja PJ Gubernur Aceh diperlukan suatu strategi khusus agar berjalan secara efektif dan efisien.

Karena apabila mengharapkan melalui anggaran APBA memerlukan waktu yang panjang.

Karena perlu perubahan dan penyesuaian nomenklatur anggaran yang memerlukan pembahasan berkali-kali dengan pihak DPRA.

Strategi yang dapat ditempuh adalah melalui pembiayaan dari sektor perbankan, khususnya Bank Aceh Syariah yang merupakan bank milik rakyat Aceh dengan Pemegang Saham Utama adalah Gubernur Aceh. 

Langkah dan terobosan PJ Gubernur Aceh ini murni melalui mekanisme pasar, bukan dalam bentuk hibah namun merupakan pinjaman untuk mendukung pembiayaan sektor produktif.

Baca juga: Presiden Jokowi : Tahun 2023 Kondisi Ekonomi akan Semakin Gelap dan Sulit

Untuk mendorong produktivitas dan gairah masyarakat dalam bekerja perlu subsidi margin selisih bunga atau bagi hasil yang berlaku dipasar agar masyarakat merasa dibantu Pemerintah Aceh.

Apalagi saat ini Bank Aceh Syariah memiliki asset Rp 28,9 Trilyun dengan Dana Pihak Ketiga yaitu deposito Rp 8,3 Trilyun, tabungan Rp, 9,4 Trilyun, giro Rp 7,6 Triliun disamping dana Pemerintah Aceh Rp 16,8 Triliun. 

Selain itu Bank Aceh Syariah sejak tahun 2017 – 2021 telah memberikan deviden Rp 1.4 Triliun. 

Sudah saatnya Bank Aceh Syariah untuk mendukung usaha-usaha sektor produktif khususnya disektor pertanian, peternakan dan perkebunan untuk membawa rakyat Aceh pada kesejahteraan dan kemandirian.

Bukan seperti selama dipersepsikan masyarakat Bank Aceh Syariah adalah Bank PNS karena banyak memberikan pembiayaan untuk PNS.     

Butuh Intruksi PJ Gubernur

Program Kerja ini baru dapat dijalankan apabila ada Instruksi PJ Gubernur Aceh Achmad Marzuki sebagai Pemegang Saham Penentu kepada Direksi Bank Aceh Syariah.  

Dengan Intruksi Pj Gubernur Aceh ini, Direksi Bank Aceh akan mengambil langkah-langkah strategis dan produktif untuk membiayai sektor-sektor produktif  bidang pertanian, peternakan dan perkebunan dengan menggunakan prinsip perbankan.  

Pihak Direksi Bank Aceh Syariah akan memerintahkan Kepala Cabang yang ada di 23 kabupaten/kota untuk memilih dan menseleksi komoditi-komoditi yang hendak dibiayai disektor usaha bidang pertanian, perkebunan dan peternakan yang layak untuk dibiayai sebagai Pilot Project.

Pihak perbankan juga akan memilih sendiri petani dan kelompok tani yang akan dibiayai dengan melakukan analisas pembiayaan secara independent dan mekanisme perbankan sebagaimana mestinya.

Baca juga: Aceh dan Kepemimpinan Militer (XII) Benarkah Iskandar Muda Raja Liberal ?

Perbankan dengan prinsip sangat hati-hati dalam pembiayaan ini akan memperhatikan aspek-aspek teknis seperti kualitas bibit, kesesuaian jenis tanaman dan agroklimatnya, skala usaha dan pemasaran yang menjamin usaha tersebut berhasil. 

Apabila Pilot Project ini berhasil, maka tinggal diadopsi dan direplikasikan pada skala yang lebih besar dengan konsep Kluster atau Konsep One Distric One Produk sehingga produk yang dihasilkan dalam jumlah massal. 

Dengan produk bahan baku dihasilkan dalam jumlah massal ini akan mendorong lahir industri pengolahan dan inovasi-inovasi lain yang memberikan nilai tambah dari produk tersebut, yang pada akhirnya dalam waktu yang tidak terlalu lama ekonomi Aceh akan bangkit dan bergairah kembali.

Monitoring dan Evaluasi

PJ Gubernur Aceh harus membentuk Tim Kerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan Pilot Project  ini minimal 3 (tiga) bulan sekali untuk melihat faktor-faktor dan  kendala-kendala serta permasalahan yang dihadapi untuk dicarikan solusinya.

Selain itu PJ Gubernur Aceh harus menetapkan target dan batas waktu baik yang ingin dicapai baik dari sisi jumlah petani maupun nilai pembiayaannya. 

Target dan hasil evaluasi ini harus dilaporkan Tim Kerja setiap enam bulan sekali kepada PJ Gubernur Aceh.

Pola kerja ini terus dilakukan dengan perbaikan-perbaikan dan inovasi-inovasi baru yang melibatkan para ahlinya dari perguruan tinggi untuk memberikan hasil terbaik. 

Insya Allah jika ini konsinsten dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama Aceh akan kembali maju, mandiri seperti yang pernah dilakukan Gubernur Gorontalo dengan komoditi Jagungnya.

Baca juga: Profil Krishna Murti, Kini Naik Jabatan Setelah Kapolri Mutasi Sejumlah Jenderal

Atau Gubernur Jawa Barat kolaborasi dengan IPB University dan  petani millenialnya yang telah berhasil mengeskpor komoditi kopi ke sejumlah negara Timur Tengah dan Eropa. 

Aceh punya peluang lebih besar karena secara geografis sangat dekat dengan Malaysia, Thailand dan negara-negara Asia Selatan dengan pangsa pasar mencapai 2,2 Miliar penduduk.

Insya Allah jika ini dilakukan Aceh akan siap menghadapi kemungkinan krisis pangan akibat dari krisis global, semoga….

*) PENULIS adalah mantan Pekerja BRR NAD-Nias,  Pengurus MES dan ICMI Orwil Aceh | Email: fauzi_umar_3@yahoo.co.uk

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI