Salam
Perang Bintang di Balik Bisnis Ilegal
Kapolri diminta secepatnya melakukan langkah strategis untuk mengusut dugaan dana tambang yang mengalir ke oknum petinggi Polri
lihat foto
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo diminta secepatnya melakukan langkah strategis untuk mengusut dugaan dana tambang yang mengalir ke oknum petinggi Polri.
Ini juga harus dijadikan sebagai momentum reformasi total di tubuh Polri.
Desakan itu antara lain disampaikan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto dan para aktivis LSM menyusul terungkapnya praktik mafia tambang yang menyeret nama sejumlah petinggi Polri.
Adalah pengakuan Ismail Bolong, seorang mantan anggota Polres Samarinda, Kalimantan Timur berpangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) yang bikin heboh.
Pria yang pernah bertugas di Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam) Polresta Samarinda itu mengungkap praktik mafia tambang yang selama ini dinilai meresahkan.
Dalam videonya yang beredar di medsos, antara lain ia mengaku pernah menyetor uang sebesar Rp 6 miliar kepada oknum petinggi Polri dalam tiga kali transfer.
Uang itu didapatnya dari hasil pengepulan ilegal penambangan batu bara.
Ismail Bolong mengaku jadi pengepul batu bara dari konsesi tanpa izin di Kaltim yang masuk wilayah hukum Polres Bontang, sejak Juli 2020 sampai November 2021.
Dalam kegiatan itu Ismail Bolong mengaku mendapat keuntungan Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar tiap bulan.
Kagiatannya itu berkoordinasi dengan oknum perwira tinggi Polri yang kemudian disetornya uang hingga Rp 6 miliar.
Namun, pengakuan itu diralatnya setelah heboh.
Baca juga: Polisi Kena Getah Lagi, Heboh Ismail Bolong Akui Setor Rp 6 M Uang Tambang Ilegal ke Petinggi Polri
Baca juga: FAKTA Ismail Ngaku Setor Uang Tambang Ilegal Rp6 Miliar ke Petinggi Polri, Polda Kaltim Turun Tangan
Dia mengaku mendapat tekanan dari oknum perwira tinggi Polri lainnya untuk membuat pengakuan itu.
Dan, publik menduga Ismail Bolong meralat pernyataan pertamanya itu juga diyakini karena sedang berada di bawah tekanan.
Karena kronologinya seperti itulah kemudian publik mengatakannya sebagai perang bintang.
Bintang yang dimaksud adalah para oknum perwira Polri berpangkat mulai bintang satu hingga tiga.
