Memahami Teknis Verifikasi Parpol Lokal

OLEH AIDIL IHFARI, Jurnalis Warga Banda Aceh, melaporkan dari Kota Banda Aceh

SAYA dan anggota jurnalis warga Banda Aceh yang berasal dari lintas profesi mendapat kesempatan berkunjung ke Sekretariat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh di Jalan Teuku Nyak Arief, Banda Aceh, tepatnya di Kompleks Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Jumat, 28 Oktober 2022.

Kunjungan dengan agenda Kuliah Pemilu ini merupakan Program Warga Berdaya Pelopor Pemilu Jujur dan Adil yang didukung oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara.

Kedatangan kami disambut hangat dua komisioner KIP Aceh, Akmal Abzal dan Muhammad.

Kuliah ini untuk meningkatkan kapasitas jurnalis warga Banda Aceh dalam memahami isu-isu pemilu serta memahami tugas dan wewenang KIP Aceh selaku lembaga penyelenggara pemilu dan pilkada di Aceh.

Awalnya, Akmal membawa kami berkeliling Rumah Pintar Pemilu untuk melihat beragam informasi tentang kepemiluan.

Setelah itu, dilanjutkan dengan diskusi di ruang pertemuan bersama Akmal Abzal dan Muhammad.

Saya dan teman-teman diperkenankan bertanya mengenai banyak hal, di antaranya soal teknis verifikasi partai politik (parpol).

Dengan memahami proses dan teknis verifikasi administrasi dan verifikasi faktual parpol, diharapkan pelaksanaan Pemilu 2024 bisa berlangsung dengan jujur, adil, dan berkualitas.

Menjadi jurnalis warga dan berkunjung ke Kantor KIP Aceh merupakan pengalaman pertama saya.

Saya tak menyia-nyiakan kesempatan ini dan ingin berbagi mengenai informasi yang saya dapatkan selama kunjungan.

Informasi pelaksanaan pemilu secara umum memiliki kesamaan setiap periodenya, tetapi secara teknis tentunya memiliki aturan tersendiri.

Baca juga: Arti Penting Pemilu Langsung

Baca juga: Panwaslih Aceh dan Masyarakat Sipil Sepakat Bentuk Klinik Demokrasi dan Hukum Pemilu

Begitu juga peristiwa dan proses setiap periode yang memiliki cerita tersendiri.

Bedanya, di Aceh terdapat partai politik lokal (parlok).

Aceh dengan kekhususannya berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) mendapatkan perhatian khusus terkait regulasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol lokal peserta Pemilu 2024.

Terbukti, pada tanggal 28 Juni 2022 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Khusus KPU RI dengan KIP Aceh yang disambut langsung oleh Dr Syamsul Bahri, Ketua KIP Aceh.

Dalam momen yang sama, KIP Aceh juga membuka Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk parlok calon peserta Pemilu 2024 yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, penetapan, dan pemutakhiran data partai secara berkelanjutan.

Pada dasarnya, ada dua poin penting agar parpol bisa menjadi peserta Pemilu 2024, yaitu lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Verifikasi administrasi adalah pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen parpol, termasuk di antaranya dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang tak memenuhi syarat (TMS) seperti penyelenggara pemilu atau anggota TNI-Polri dan kepala desa.

Sedangkan verifikasi faktual adalah mencocokkan kebenaran dan kesesuaian seluruh data anggota yang diserahkan oleh parpol kepada KPU.

Mencocokkan kebenaran dan kesesuaian sampel data anggota yang diserahkan oleh parpol kepada KPU.

Verifikasi administrasi dilakukan setelah parpol melengkapi dokumen-dokumen sesuai Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yaitu: berita negara yang menyatakan parpol terdaftar sebagai badan hukum; salinan AD dan ART; keputusan pimpinan parpol tingkat pusat tentang pemenuhan syarat kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, serta keterwakilan minimal 30 persen perempuan; nama dan jabatan pengurus parpol tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; surat keterangan tentang kantor tetap pengurus tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota; surat keterangan sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar parpol; bukti kepemilikan nomor rekening atas nama parpol di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota.

Dalam hal ini KIP Aceh telah melaksanakan supervisi dan monitoring verifikasi administrasi anggota parpol calon peserta Pemilu 2024 pada 237 Agustus 2022 dengan membagi tiga tim untuk setiap wilayah satuan kerja meliputi lintas timur, lintas tengah, dan lintas barat selatan Aceh.

Baca juga: KPU Harap Perppu Pemilu Terbit Pertengahan November 2022

Pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2024 dibuka selama 14 hari pada 1-14 Agustus 2022.

Untuk partai lokal terdapat syarat khusus yang harus dilengkapi, di antaranya: surat pendaftaran parpol lokal ditandatangani oleh pimpinan parpol lokal tingkat Aceh dibubuhi cap parpol lokal, surat pernyataan dari pimpinan parpol lokal tingkat Aceh yang dibuat menggunakan formulir MODEL F-SURAT.

PERNYATAAN. KIP-PARLOK yang ditandatangani oleh pimpinan parpol lokal tingkat Aceh dibubuhi cap partai politik lokal dan materai yang cukup, serta rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota parlok calon peserta pemilu menggunakan formulir MODEL F-REKAP.

PENDAFTARAN. KIP-PARLOK ditandatangani oleh pimpinan partai politik lokal tingkat Aceh dan dibubuhi cap parlok.

Sementara itu, tata cara pengajuan pendaftaran parlok sebagai calon peserta Pemilu 2024 dalam beberapa poin, yaitu: partai politik lokal calon peserta pemilu dapat mengajukan pendaftaran setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan yang diunggah melalui Sipol, pendaftaran dilakukan oleh pimpinan partai politik lokal tingkat Aceh yang sah sesuai dengan keputusan pimpinan partai politik lokal tingkat Aceh tentang kepengurusan partai politik lokal tingkat Aceh yang disahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Apabila pimpinan parlok tingkat Aceh tidak dapat hadir saat pendaftaran, dapat diwakilkan oleh pengurus parlok tingkat Aceh atau petugas penghubung yang diberi kuasa.

Dokumen pendaftaran ditandatangani oleh pimpinan parlok tingkat Aceh yang sah sesuai dengan keputusan pimpinan parlok tingkat Aceh tentang kepengurusan parlok tingkat Aceh yang disahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, dibubuhi cap parlok, dan dicetak dari Sipol.

Setelah proses vermin dilaksanakan, bagi parpol yang dinyatakan lulus akan dilakukan verifikasi faktual guna mencegah terjadinya pelanggaran.

Verifikasi berlangsung di beberapa titik wilayah satuan kerja (satker) KIP kabupaten/kota di Aceh.

Sejak 16— 17 Oktober 2022 KIP Aceh melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan parlok tingkat Aceh calon peserta Pemilu 2024.

Dalam hal ini Sekretaris KIP Aceh dan jajaran sekretariat saling membagi tugas ke dalam beberapa tim verifikator yang turun langsung ke kantor partai politik calon peserta pemilu untuk melakukan verifikasi faktual kepengurusan.

Sekretaris KIP Aceh dan jajaran sekretariat saling membagi tugas ke dalam beberapa tim verifikator yang turun langsung ke kantor partai politik calon peserta pemilu untuk melakukan verifikasi kepengurusan.

Rombongan turun ke lapangan bersama tim verifikator KIP kabupaten/kota untuk mencocokkan data yang didapat dari Sipol dengan fakta di lapangan.

Lebih lanjut dalam rangka fasilitasi dan konsultasi kepada parlok untuk pemenuhan persyaratan pendaftaran parlok sebagai peserta pemilu ke dalam Sipol, KIP Aceh telah membentuk ‘helpdesk’ melalui tatap muka, media sosial (WhatsApp group), dan pertemuan daring untuk melayani parpol calon peserta pemilu.

Informasi yang akurat tentang kepemiluan akan mencerdaskan masyarakat.

Harapan untuk mencapai pemilu yang bersih dan demokratis pun sangat mungkin terjadi jika rakyat cerdas. (aidilihfar4117@gmail.com)

Baca juga: Kawal Sikap Netralitas Pemilu, Bawaslu Edukasi Ribuan ASN dan Keuchik di Pidie Jaya

Baca juga: KIP Aceh Singkil Sosialisasi Pemilu 2024 ke Wartawan