Berita Banda Aceh
Rakor Penetapan Program Kerja TPAKD 2023, OJK Dorong Pembentukan LKMS dan Desa Wisata
Rakor itu sendiri merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata OJK Aceh bersama pemerintah daerah, untuk mendukung peningkatan literasi dan inklusi...
Penulis: Indra Wijaya | Editor: Nurul Hayati
lihat foto
Pihaknya juga telah launching aplikasi Aceh Preneur pada Bulan Juli 2022 sebagai aplikasi pengembangan kewirausahaan terpadu dan saat ini terdata 2.167 pelaku UMKM yang tergabung.
"Selanjutnya, adanya Program Jaminan Pembiayaan Syariah Aceh (JPSA) yang telah masuk ke dalam Prolegda dengan target pada tahun 2022 diharapkan dapat direalisasikan melalui Qanun," pungkasnya.
Baca juga: Pj Gubernur Kirim Dua Nama Calon Dirut Bank Aceh Syariah ke OJK, Dari Internal dan Luar Aceh
Dorong pembentukan LKMS dan desa wisata
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Yusri mengatakan, untuk rencana program kerja TPAKD 2023, ia mendorong agar pemerintah kabupaten/kota untuk memetakan potensi apa yang ada di daerahnya.
Nantinya, jika ada potensi itu, semua industri keuangan akan berkolaborasi untuk membantu masyarakat atau daerah yang belum terbuka akses keuangannya.
Tak ada batasan program yang diajukan.
"Tapi kita berharap, pilih program daerah yang betul-betul dibutuhkan. Kemudian, realistis atau memungkinkan untuk dilakukan. Dan harus dipetakan siapa saja yang harus diajak kolaborasi," jelasnya Yusri kepada Serambinews.com.
Selain itu ia juga berharap, agar setiap daerah di Aceh untuk mengajukan pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan pembentukan desa wisata di setiap kabupaten/kota.
"Cukup satu saja setiap daerah. Misal LKMS tadi, dibentuk agar lebih tepat sasaran. Setiap daerah di Aceh juga punya potensi wisata masing-masing," ungkapnya.
Karena hal itu pula, pihaknya menginisiasi agar ada setiap kabupaten ada satu desa wisata yang ditunjuk.
Mulai dari infrastruktur dan sebagainya dibangun.
Nantinya, pihaknya akan melihat potensi apa dari sisi akses keuangannya.
"Seperti di Bener Meriah contohnya, ada kolam pemandian air panas. Nah bagaimana itu dijadikan objek wisata, tak hanya masyarakat gampong saja yang akses. Jadi dikelola secara benar dan di-publish ramai-ramai," pungkasnya. (*)
Baca juga: Dukung Penguatan Perbankan Syariah, OJK Serahkan SK Konversi BPR Artha Aceh Sejahtera Jadi BPRS
