Realisasi Penerimaan PAA Aceh 2022 Capai Rp 2,9 Triliun, Lampaui Target Sebesar 113 Persen

Laporan Herianto I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Realisasi Penerimaan Asli Aceh (PAA) tahun anggaran 2022 hampir menembus Rp 3 triliun, atau telah melampui target sebesar 113,39 persen.

“Target PAA tahun anggaran 2022 lalu senilai Rp 2,505 trilliun, realisasinya hingga 31 Desember 2022 mencapai Rp 2,917 trilliun, atau sebesar 113 persen,” sebut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Azhari didampingi Kabid Pendapatan Saumi Elfiza kepada Serambinews.com, Senin (9/1/2023) di Banda Aceh.

Azhari mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat target penerimaan PAA tahun anggaran 2022 terlampui.

Antara lain, pasca pandemi covid 19 pada tahun 2022 lalu, kondisi ekonomi nasional dan daerah, sudah mulai pulih dari keterpurukannya.

Kemudian, dampak dari penyaluran bantuan modal kerja untuk pemulihan kondisi UMKM yang dilakukan pemerintah pusat maupun Pemerintah Aceh kepada UMKM di daerah, telah membangkitkan kembali kegiatan usaha UMKM di berbagai sektor usaha.

Kondisi tersebut di atas, menurut Azhari, telah mendorong wajib pajak, membayar pajak kenderaan bermotor dan pajak daerah lainnya tepat waktu, sehingga realisasi penerimaan pajak kenderaan bermotor dari berbagai jenis kenderaan bermotor, yang dikutip di Kantor Samsat di daerah, banyak yang melampui targetnya.

Selain itu, pada tahun 2022 lalu, Pemerintah Aceh, melanjutkan program pemutihan denda pajak kenderaan bermotor dan BBNKB II tahun 2021, bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak tahunan kenderaan bermotornya, dengan cara memberikan pemutihan denda tunggakan PKB dan pembebasan BBNKB II, hingga Maret 2022.

Kemudahan yang diberikan Pemerintah Aceh tersebut, dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk membayar kembali pajak kenderaan bermotor tahunannya yang menunggak.

Bagi masyarakat yang beli mobil bekas dari pihak lain, juga diberikan kemudahan pembebasan BBNKB II untuk balik nama.

Kemudahan itu, menjadi daya tarik bagi masyarakat yang beli mobil bekas, untuk melakukan balik nama kenderaan bermotornya, dari atas nama orang lain menjadi atas namanya sendiri.

Hal itu dibuktikan, dengan terlampuinya target penerimaan BBNKB sebesar 156,82 persen , ditargetkan Rp 298,647 miliar, realisasinya Rp 328,718 miliar.

Realisasi penerimaan Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) juga terlampui sebesar 103,82 persen, dari targetnya Rp 527,098 miliar, terealisir Rp 457,254 miliar.

Penyesuaian kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi beberapa kali pada tahun lalu dan pertambahan kenderaan bermotor baru dan bekas, kata Kabid Penerimaan BPKA, Saumi Elfiza dan Kasi Pendapatan Dajwi, telah mendorong penerimaan pajak bahan bakar untuk Aceh, realisasinya jadi terlampui mencapai sebesar 111,93 persen.

Targetnya Rp 375,439 miliar, realisasinya Rp 420,229 miliar.

Begitu juga dengan penerimaan pajak rokok, juga terlampui sebesar 113,02 persen. Targetnya Rp 370,987 miliar, realisasinya Rp 419,278 miliar.

Penerimaan pajak rokok terlampui dari targetnya, karena pengaruh kenaikan harga dan meningkatnya jumlah perokok di Aceh. Target penerimaan retribusi daerah juga terlampui sebesar 158,29 persen. Targetnya Rp 9,558 miliar, realisasinya Rp 14,971 miliar.

Realisasi penerimaan deviden atas penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), realisasi penerimaannya juga terlampui sebesar 113,69 persen.

Targetnya Rp 158,202 miliar, realisasinya Rp 179,862 miliar. Pendapatan dari BLUD juga terlampui sebesar 113,33 persen. Targetnya Rp 536,091 miliar, terealisir Rp 714,783 miliar.

"Pada tahun anggaran 2022 lalu kemarin, kata Saumi Elfiza, banyak target penerimaan daerah yang terlampui dan prestasi tahun lalu, kita harapkan bisa terulang kembali pada tahun anggaran 2023 ini," ujarnya.

Untuk mencapai hal itu, kata Saumi Elfiza, caranya, terus meningkatkan disiplin kerja, berinovasi, tingkatkan kreativitas pegawai, menambah fasilitas kerja seesuia kebutuhan, tingkatkan layanan kerja dan semangat kinerja pegawai di kantor maupun petugas di lapangan.

Sementara itu, Pakar Ekonomi USK Dr Rustram Effendi yang dimintai tanggapannya terhadap terlampuinya PAA TA 2022 mengatakan, pertama karena adaya upaya serius dari Pemerintah Aceh untuk meningkatkan PAA dari berbagai sektor.

Antara lain dari pajak kenderaan bermotor. Pemerintah Aceh membuat program pemutihan denda tunggakan pajak dan pembebasan BBNKB II. Program itu, mendapat respons yang tinggi dari wajib pajak, sehingga mendorong penerimaan denda PKB dan BBNKB II, melampui targetnya.

Selanjutnya, bertambahnya jumlah kenderaan baru dan bekas di Aceh, dampak dari pulihnya kondisi ekonominasional dan daerah pasca pandemi covid 19.

Kondisi itu, membuat jumlah penerimaan PKB dan BBNKB I dan II, jadi meningkat. Program, inovasi dan kreatif dalam rangka intensifikasi PAA, setiap tahun perlu terus dijalankan. Kemudian melakukan intensifikasi sumber penerimaan baru, sesuai kewenangan yang dimiliki dalam bidang migas maupun non migas.

Melalui BPMA, Aceh bisa melakukan penghitungan produksi migasnya, sesuai aturan yang dimiliki, jangan seperti kasus daerah Meranti di Kalimantan.

Kemudian, diperlukan penguatan dan peningkatan kinerja BUMD dan UPTD. Lakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja keuangan dan organisasi BUMD dan UPTD ke depan, sehingga peranya ke depan menjadi lebih maksimal lagi dalam pencapaian taget penerimaan.

“Selanjutnya tempatkan Kepala BUMD, UPTD dan SKPA yang bertifikal Championship (bermental juara) bukan bertipe Tradisionil (menjalankan yang telah ada), dalam pengelolaan Badan Usaha, UPTD dan SKPA,”pungkas Rustam Effendi.(*)