Progres Rehab Bendung Krueng Pase Baru 35 Persen, HRD Minta Atensi Menteri PUPR untuk Penyelesaian

“Pak Menteri, sudah 1,5 tahun kontrak berjalan, tapi progresnya baru 35 persen. Realisasi ini jelas sangat memperihatinkan sekali. Mohon atensi khusus dari Pak Menteri supaya pekerjaan ini segera selesai,” tegas HRD kepada Menteri PUPR, Ir Mochamad Basoeki Hadimoeljono, yang dalam rapat itu didampingi sejumlah pejabat eselon 1 dan 2 kementerian tersebut.

Laporan Jamaluddin I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Meski sudah berlangsung selama 1,5 tahun, namun progres pelaksanaan  rehabilitasi bendung Daerah Irigasi (DI) Krueng Pase, Aceh Utara, baru sekitar 35 persen. 

Karena itu, Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, H Ruslan M Daud SE MAP, meminta atensi khusus dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ir Mochamad Basoeki Hadi Moeljono, untuk penyelesaian rehabilitasi bendung tersebut.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh 2 yang akrab disapa HRD ini menilai, realisasi fisik proyek tersebut sangat lambat. 

Hal tersebut disampaikan Ruslan dalam rapat kerja dengan Menteri PUPR di Ruang Sidang Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2023).

“Pak Menteri, sudah 1,5 tahun kontrak berjalan, tapi progresnya baru 35 persen. Realisasi ini jelas sangat memperihatinkan sekali. Mohon atensi khusus dari Pak Menteri supaya pekerjaan ini segera selesai,” tegas HRD kepada Menteri PUPR, Ir Mochamad Basoeki Hadimoeljono, yang dalam rapat itu didampingi sejumlah pejabat eselon 1 dan 2 kementerian tersebut.

HRD menilai, keterlambatan rehabilitasi Bendung DI Krueng Pase sangat merugikan masyarakat. 

Baca juga: HRD Minta Atensi Khusus Menteri PUPR untuk Penyelesaian Bendung Krueng Pase

“Daerah Irigasi Krueng Pase itu manfaatnya untuk ratusan ribu petani di sembilan kecamatan dalam dua kabupaten/kota yaitu Aceh Utara dan Lhokseumawe. Saat ini, ratusan ribu petani tersebut tidak bisa turun ke sawah, akibat tak tersedianya air irigasi. Dampaknya juga sangat besar, tidak hanya dampak ekonomi tapi juga dampak sosial,” ucap HRD.

Ruslan mengungkapkan, ratusan ribu petani tersebut juga harus membeli beras untuk memenuhi kebutuhan pokok utama mereka. 

Lebih dari itu, petani tersebut umumnya tak punya pekerjaan alternatif lain akibat keterbatasan keterampilan. 

“Ketika mereka tidak bisa turun ke sawah, masyarakat bukan hanya tidak punya beras, tapi juga tidak punya penghasilan karena umumnya masyarakat kita bergantung pada sektor pertanian,” jelas Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

“Nah, aspek kesejahteraan ini sangat erat kaitannya dengan kriminal. Dalam kondisi ini, bisa berdampak juga terhadap meningkatnya aksi kriminal, mengingat kebutuhan utama masyarakat tidak terpenuhi. Selain itu, juga berdampak terhadap pendidikan anak-anak mereka yang selama ini dibiayai dari hasil olah sawah. Artinya, bendung Krueng Pase ini benar-benar memiliki efek domino dan berfungsi sebagai nadi penggerak ekonomi masyarakat di sana,” timpal Bupati Bireuen Periode 2012-2017 ini.

Karena itu, HRD sangat meyanyangkan keterlambatan pembangunan pekerjaan Bendung DI Krueng Pase. 

Baca juga: Bendung Krueng Pase di Aceh Utara Dibangun dengan Dana Rp 44,8 Miliar

“Informasinya, PT Rudy Jaya sebagai pemenang tender pekerjaan ini berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Saya dapat informasi bahwa kemampuan finansial kontraktornya sangat lemah. Tentu saja ini berdampak terhadap mobilisasi pekerja dan alat berat yag menjadi penyebab utama keterlambatan,” imbuh HRD.

Seharusnya, lanjut Ruslan, banjir yang sempat terjadi di lokasi pekerjaan akan dapat dikejar pembangunannya, jika kontraktor punya kemampuan keuangan yang cukup. 

“Mereka juga mengalami kendala ketika awal-awal pekerjaan karena tidak bisa beradaptasi secara cepat dengan kondisi sosial masyarakat setempat.” ungkapnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, HRD menyatakan kecewa dengan kontraktor pilihan BP2JK (Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi). 

“Kalau kita mau melihat masalah ini secara komprehensif atau menyeluruh, menurut saya tidak hanya jajaran di Balai Wilayah Sungai Aceh yang bertanggung jawab. Tapi, BP2JK selaku unit organisasi yang diberi kewenangan memilih kontraktor harus ikut bertanggung jawab penuh atas beban dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat saat ini, akibat ulah kontraktor yang mereka saring dan pilih,” ujar HRD dengan nada kecewa.

Padahal, tambah HRD, dirinya yakin bahwa ada kontraktor lokal di Aceh yang memiliki kompetensi dan kapasitas untuk mengerjakan paket tersebut. 

“Tapi, karena sistem pelelangan di PUPR, terlalu fokus pada aspek administasi, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek non teknis lainnya, hari ini terbukti bahwa perusahaan dari Jawa Timur tersebut tidak mampu bekerja maksimal di lapangan, meski mereka mampu memenuhi kelengkapan administrasi pada saat proses tender,” kata HRD.

“Saya yakin, kendala sejenis ini juga terjadi pada peket-paket lain di bawah Kementerian PUPR, sehingga tidak sedikit paket pekerjaan yang lambat pelaksanaannya dan kualitas yang jelek didapati di lapangan. Karena itu, kita minta Pak Menteri untuk mengevaluasi kembali sistem pengadaan barang dan jasa yang saat ini kewenangannya ada di BP2JK,” H Ruslan M Daud.

Baca juga: Areal Sawah Kembali Kering, Wabup Aceh Utara Panggil Rekanan yang Bangun Bendung Krueng Pase 

Kelanjutan Jalan Cut Meutia

Dalam rapat kerja dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dan Membahas Program Kerja Tahun 2023, HRD juga menyoroti soal keberlanjutan pembangunan jalan akses menuju Makam Cut Meutia (pahlawan nasional asal Aceh), supaya dapat dimasukkan dalam program prioritas di tahun anggaran 2023.

“Sangat disayangkan Pak Menteri karena saya lihat pembangunan jalan ke Makam Cut Meutia belum masuk dalam DIPA 2023. Padahal, untuk melahirkan kegiatan ini membutuhkan perjuangan panjang. Tolong dipastikan pembangunan jalan akses menuju makam pahlawan nasional ini dapat dilanjutkan sampai tuntas. Masa kita tidak bisa sedikit pun menghargai jasa-jasa beliau yang begitu besar dalam memerdekan bangsa Indonesia tercinta ini. Untuk itu, sekali lagi dengan kerendahan hati, saya mengharapkan Pak Menteri bisa mengambil kebijakan atas keberlanjutan pembangunan jalan dimaksud,” harap HRD.

HRD menyebutkan, dibutuhkan dana sekitar Rp 80-an miliar lagi untuk penyelesaian jalan ini.

“Saya dapat informasi bahwa pembangunan jalan ke makam Cut Meutia sudah diusulkan supaya masuk dalam Inpres Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Artinya, secara regulasi tidak ada kendala lagi untuk dibangun, meskipun bukan jalan nasional.  Tinggal sekarang kebijakan Pak Menteri saja untuk penganggarannya” tegas Ruslan.

HRD juga meminta supaya pembangunan jembatan fly-over di Simpang Krueng Geukueh, Aceh Utara, serta peningkatan dan pelebaran jalan menuju destinasi wisata Pantai Bantayan di Seunuddon, Aceh Utara, dimasukkan dalam program prioritas Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2023.

“Kedua aspirasi ini sudah tersedia dokumen perencanaan teknis, tinggal sekarang konstruksi fisiknya. Mohon supaya kedua proyek ini dapat dimasukkan dalam program kerja Dirjen Bina Marga di Tahun Anggaran 2023,” demikian H Ruslan M Daud. (*)

Baca juga: Rehab Bendung Krueng Pase Lamban, Kadis PUPR Aceh Utara : Akan Terus Mengawasi