Kabupaten dan Gampong Berperan Entaskan Kemiskinan

BANDA ACEH - Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh kembali merilis laporan tahunan yang menyebutkan Provinsi Aceh masih bertahan sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera.

Menanggapi data tersebut, Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan bahwa selama ini pemerintah tidak tutup mata dengan kondisi yang ada.

Ia menyatakan bahwa tanggung jawab untuk menekan angka kemiskinan bukan saja pemerintah provinsi, tapi yang lebih berperan adalah pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah gampong.

Jumlah penduduk miskin di Serambi Mekkah meningkat dari 806,82 ribu menjadi 818,47 ribu orang dengan rincian di daerah pedesaan meningkat dari 16,87 persen menjadi 17,06 persen, sedangkan di daerah perkotaan dari 10,31 persen menjadi 10,35 persen.

"Kerja-kerja menekan angka kemiskinan harus menjadi perhatian serius kabupaten/kota dan gampong," katanya kepada Serambi, Kamis (19/1/2023).

Menurut MTA, ada hal pokok yang dilakukan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan.

Pertama menanggung beban masyarakat miskin, kedua meningkatkan taraf hidup atau daya bangkit masyarakat miskin.

"Provinsi dalam upaya ini sangat terfokus dalam dua hal ini, bahkan menanggung beban masyarakat miskin sangat prioritas, misalnya JKA dan rumah duafa.

Kemudian untuk meningkatkan taraf hidup masa depan dikucurkan beasiswa anak yatim misalnya, selain pembangunan insfrastruktur seluruh Aceh," imbuhnya.

Dalam beberapa desk khusus dengan kabupaten/ kota, lanjut MTA, pemerintah provinsi selalu menekankan agar kabupaten/ kota selalu proaktif dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program ril.

Baca juga: Penduduk Miskin Aceh Bisa BertambahJika Salah Ambil Kebijakan

Baca juga: Penduduk Miskin di Aceh Bertambah, Hingga September 2022 Mencapai 818.470 Orang

"Program prorakyat benar-benar menjadi prioritas bersama karena masyarakat secara geografis berada di kabupaten/kota dan gampong-gampong," sebut mantan aktivis ini.

Begitu juga dengan penggunaan dana desa yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.

DPMG kabupaten/kota dan tenaga pendamping desa diharapkan benar-benar melakukan edukasi perangkat gampong agar menciptakan program-program yang benar-benar ril dalam meningkatkan daya ungkit perekonomian masyarakat.

Untuk diketahui, sejak tahun 2015-2022, Aceh sudah menerima Dana Desa (DD) Rp 34,48 triliun.

Pada tahun 2022 Rp 4,6 triliun dan tahun 2023 bahkan sedikit meningkat menjadi sebanyak Rp 4,76 triliun.