Sindikat Perdagangan Manusia Iringi Kedatangan Rohingya

Hal ini menyangkut masalah yurisdiksi atau wilayah kedaulatan.

“Operasi penyelamatan tidak sesederhana yang dilihat karena harus dilihat apakah lokasi kapal pengangkut warga Rohingya itu masuk dalam yurisdiksi Indonesia atau tidak,” katanya.

Jika tidak masuk yurisdiksi Indonesia, petugas di lapangan harus berkoordinasi dengan otoritas untuk bisa memasuki teritorial negara lain.

Hal itu membutuhkan jenjang birokrasi yang lebih panjang.

Achsanul mengatakan, yang perlu dipikirkan adalah kerja sama negara-negara kawasan dan sekitarnya serta koordinasi menyelamatkan pengungsi yang terombang-ambing di laut lepas.

“Perpindahan sekunder adalah perjalanan berbahaya, melibatkan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, kita perlu fokus meningkatkan kapasitas negara-negara di kawasan untuk mencegah jaringan penyelundup menjerat pengungsi ke dalam sindikat mereka, yang ujungnya adalah uang dan bayaran tertentu,” terang dia.

Baca juga: Aceh Bentuk Satgas Penanganan Pengungsi Rohingya, SK Tinggal Diteken Pj Gubernur

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri RI, dalam tiga bulan terakhir, Indonesia menerima tambahan 644 pengungsi Rohingya.

Total, hingga saat ini terdapat 1.500 migran etnis Rohingya teregistrasi di Indonesia.

Juru Bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah mengatakan, warga Rohingya yang saat ini berada di Aceh adalah orang-orang yang sudah teregistrasi sebagai pengungsi.

Proses relokasi menunggu negara tujuan membuka diri untuk menerima pengungsi.

“Di sinilah peran UNHCR, memastikan negara ketiga yang bersedia menerima pengungsi tersebut,” imbuhnya.

Ia menambahkan, ada kecenderungan negara-negara peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 mengurangi kesediaannya menerima pengungsi karena konflik Ukraina-Rusia.

Hal penting lainnya adalah menyelesaikan akar persoalan, khususnya di Myanmar.

Junta Myanmar