Komisioner KIP Pidie tak Hadir, Pansus DPRK Segera Buka Posko Pengaduan, Ini Penjelasan Ketua KIP

Kemudian dieliminir, namun dalam perjalanannya KIP mencadangkan pada PPS.

Baca juga: Soal Beredarnya Surat Ketua KIP Pidie Mengundurkan Diri, Fuadi Akhirnya Buka Mulut

Bahkan banyak laporan, peserta yang lulus di tahapan tes tulis dengan nilai tinggi, tapi tidak diluluskan dalam tahap wawancara.

Malah ada laporan peserta PPS dan PPK yang tidak terdaftar di SIAKBA tapi diterima dengan pendaftaran hari terakhir dengan secara manual. 

"Ini bukti KIP tidak profesional dan membuat gaduh di tengah masyarakat, maka dalam persoalan ini Pansus patut memintai klarifikasi," jelasnya. 

Disebutkan juga, rekomendasi Pansus ini akan disampaikan ke Panwas kabupaten dan juga dapat disampaikan ke DKPP provinsi.

Secara umum fungsi dewan adalah melakukan pengawasan terhadap berbagai aturan dan perundang-undangan serta menampung berbagai aspirasi masyarakat.

"Secara umum KIP telah melanggar sumpah jabatan dan juga perundangan," ujarnya. 

Baca juga: Rapat Perdana Pansus DPRK Pidie dan KIP Hangat, Kecewa Ketua KIP Tak Hadir

Disingung ketidakhadiran pihak KIP sejauh ini hanya berdasarkan surat yang dikirim ke sekretariat dewan tanpa teragendakan.

"Surat masuk sekira pukul 09.00 WIB baru diketahuinya," jelasnya.

Menanggapi perihal tersebut, Ketua KIP Pidie, Fuadi Yusuf SPdI kepada Serambinews.com, Selasa (14/2/2023) mengatakan, pihaknya telah membalas surat ke Pansus sejak, Selasa (14/2/2023) pagi.

"Ada sedikit kekeliruan kami dalam hal ini, sebab sejak Senin (13/2/2023) surat berhalangan hadir telah ditandatangani, namun staf yang mengantar molor dari waktu yang ditentukan," ujarnya.

Adapun berhalangan hadir memenuhi panggilan Pansus DPRK itu dikerenakan sejumlah komisioner berada di luar daerah dalam menjalani tugas tahapan Pemilu.

"Sehingga kami tidak dapat memenuhi klarifikasi Pansus KIP," ungkapnya. (*)

Baca juga: Warga Pidie Jaya Lelang Sepeda Onthel untuk Bantu Korban Gempa Turki, 131 Tahun Lalu Sekelas Alphard