Berani Kritik KPK dan Presiden Jokowi Terkait Kasus Ayah Merin dan Irwandi Yusuf, Siapa Humam Hamid?

SERAMBINEWS.COM - Berani kritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), siapa Ahmad Humam Hamid? Berikut profil lengkapnya.

Diketahui Prof Humam Hamid ramai dibicarakan usai mengomentari kasus Izil Azhar alias Ayah Merin dan Irwandi Yusuf.

Sosiolog yang juga Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh itu meminta KPK tidak mempermalukan Aceh melalui penanganan kasus Ayah Merin.

Ia menilai penanganan kasus gratifikasi yang melibatkan Ayah Merin tidak seharusnya dilihat dari perspektif hukum semata.

Tetapi harus juga dilihat dari perspektif sosial karena saat itu Aceh dalam masa transisi pascadamai, yaitu dari perang ke perdamaian.

"Kasus itu harus dilihat dalam perspektif transisi,” kata Humam kepada Serambi pada Sabtu (18/2/2023) menanggapi penangkapan Ayah Merin oleh KPK.

"Dari ekonomi perang ke ekonomi damai yang belum jelas benar bagaimana bentuk kesejahteraan kepada eks kombatan, anak yatim, janda konflik saat itu," tambahnya.

Lalu siapa sebenarnya Ahmad Humam Hamid? Berikut profil sang Guru Besar USK ini.

Baca juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan Ayah Merin 40 Hari ke Depan

 
Profil Ahmad Humam Hamid

Pemilik nama lengkap Prof Dr Ir Ahmad Humam Hamid MA ini lahir di Samalanga Bireuen, 31 Maret 1956.

Ia menyelesaikan sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK), kemudian magister Sosiologi di Universitas Ateneo de Manila, Filipina (1986), dan doktoral di University of Kansas Amerika Serikat (1996).

Sosiolog yang juga Guru Besar USK itu aktif di bidang pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Dikutip dari laman resmi USK, Prof Humam pernah menjadi Regional Representative Leuser International Foundation, anggota Aceh Peace Advisory Committee bentukan PBB.

Kemudian Anggota Multi Donor Fund for Aceh and Nias reconstruction of, sebagai Fisheries and Aquaculture Aceh Evaluator Project (Program FAO).

Selain itu, Humam juga aktif dalam Forum Pemulihan Aceh, sebuah lembaga penelitian yang aktif untuk membangun masyarakat sipil di Aceh.

Ia juga pernah masuk sebagai satu dari 27 Anggota Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan.