Aceh dan KPK

Berbeda dengan dahulu, orang-orang di lingkaran kekuasaan masih dapat memperlakukan anggaran dengan lebih fleksibel, karena masih ada anggaran gelondongan.

Tapi, seiring waktu, untuk membantu siapapun dengan menggunakan sumber uang negara semakin terbatas kecuali dengan cara-cara yang berpotensi untuk ditangkap oleh penegak hukum.

Dengan kehadiran KPK, yang memiliki alat dukung canggih, tapi minim perspektif sosialnya, maka semakin sulit untuk memiliki uang yang dapat dibagi-bagi, kecuali berani nekat dengan segenap risikonya.

Di sinilah relevansi ajakan Humam Hamid agar KPK mengedepankan perspektif sosial dalam melihat kasus-kasus gratifikasi yang terjadi di masa transisi pascadamai di Aceh.

Sangat jelas, semua kita perlu menjaga agar tidak ada kerugian negara dalam kerja-kerja pembangunan di Aceh.

Tapi, pada saat yang sama pada pundak kita semua juga ada tanggung jawab besar untuk memastikan perdamaian Aceh yang terbilang masih muda ini untuk dirawat dengan sangat hati-hati dan karena itu butuh pertimbangan yang tidak semata tunggal.

Lagi pula, peluang korupsi di daerah konflik jauh lebih besar dibandingkan peluang korupsi di masa damai.

Jika terjadi korupsi di masa konflik maka tidak banyak yang bisa dilakukan, dan hasil korupsi yang dilakukan lebih banyak untuk kepentingan memperkaya diri sendiri ketimbang untuk maksud peutimang keadaan.

Dengan uraian keadaan di masa transisi pascadamai di atas maka tindakan korupsi yang dilakukan belum tentu sepenuhnya dilakukan dengan sengaja untuk memperkaya diri dan orang lain, sangat mungkin juga karena suatu alasan yang tidak mungkin dijelaskan secara hukum namun dapat dimengerti secara sosiologis.(*)

*) PENULIS adalah Pemerhati Politik dan Pemerintahan.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

BACA TULISAN KUPI BEUNGOH LAINNYA DI SINI