Kepemimpinan Bencana, Variabel Dasco, dan Pragmatisme Aceh

Oleh: Ahmad Humam Hamid*)

BENCANA di Aceh bukan sekadar peristiwa alam yang menghancurkan rumah, jembatan, kuala, dan fasilitas publik. 

Ia membuka cermin yang jauh lebih luas tentang bagaimana negara bekerja dalam situasi krisis, bagaimana kepemimpinan diuji, dan bagaimana politik serta birokrasi berinteraksi ketika waktu menjadi faktor paling menentukan. 

Sejak awal, masyarakat Aceh dihadapkan pada kenyataan pahit: pemerintah pusat tidak menetapkan status bencana nasional. 

Namun paradoksnya, tindakan negara di lapangan justru menunjukkan bahwa Aceh diperlakukan sebagai prioritas nasional secara faktual. 

Inilah ironi awal yang membingkai seluruh dinamika penanganan bencana Aceh.

Baca juga: Pengamat Desak Satgas Rehab-Rekon Pascabencana Sumatera Bergerak Cepat

Ketidakmenentuan di Fase Darurat

Pada fase darurat, yang paling kuat terbaca oleh publik bukanlah kepastian, melainkan ketidakmenentuan. 

BNPB pusat tampak tidak mampu mengambil alih komando secara tegas, apalagi menjelaskan kepada Presiden tentang skala kerusakan, kompleksitas dampak, dan peta jalan penanganan yang bisa dipahami semua pihak. 

Kekosongan kepemimpinan ini melahirkan situasi yang khas Indonesia: semua ingin membantu, semua ingin hadir, tetapi tidak ada satu narasi besar yang mempersatukan upaya-upaya tersebut.

Menko PMK menunjuk Safrizal ZA sebagai Koordinator Lintas Sektor. 

Langkah ini secara formal benar, tetapi secara praktis tidak segera menghasilkan akselerasi. 

Di saat yang sama, Jenderal Maruli tampil di lapangan bersama satuan Zeni, membangun jembatan darurat yang sangat dibutuhkan warga. 

Menteri Pertahanan turun langsung meninjau kuala yang rusak dan mengganggu kehidupan nelayan. 

Semua langkah ini nyata, serius, dan patut dihargai. 

Namun bagi publik Aceh, semua itu terasa seperti potongan puzzle yang tidak kunjung membentuk gambar utuh.