Wamenkumham Berkunjung ke Lapas Banda Aceh, Secara Umum Napi Over Kapasitas, Begini Tanggapannya

Di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, Wamenkumham mengecek sejumlah fasilitas, di antaranya dapur umum, budi daya ikan air tawar, tempat produksi kue, gedung bimbingan kerja, hingga meresmikan barbershop. 

Laporan Hendri | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamenkumham RI, Edward Omar Sharif Hiariej, melakukan kunjungan kerja ke Aceh.

Dalam kunker ini, Wamenkumham ikut berkunjung ke Lapas Kelas II A Banda Aceh, Senin (27/2/2023). 

Kunjungan Wamenkumham ini disambut Kalapas Kelas IIA Banda Aceh, Said Mahdar, dan sejumlah petugas lapas itu.  

Di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, Wamenkumham mengecek sejumlah fasilitas, di antaranya dapur umum, budi daya ikan air tawar, tempat produksi kue, gedung bimbingan kerja, hingga meresmikan barbershop. 

Pada kesempatan tersebut, Wamenkumham juga mengunjungi empat blok yang ada di Lapas Kelas II A Banda Aceh. 

Baca juga: Wamenkumham Ungkap Alasan FPI Tak Dapat Perpanjang Izin sejak 2019: Mengganggu dan Langgar Hukum

Seusai meninjau Lapas Banda Aceh, Wamenkumham juga meninjau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh yang juga berdekatan dengan Lapas Banda Aceh.  

Kedatangan Wamenkumham langsung disambut anak-anak binaan dengan salawat Nabi dan yel-yel. 

Ditanya wartawan terkait Lapas over kapasitas, Wamenkumham mengakui hampir semua Lapas di Indonesia memang over kapasitas. 

Termasuk juga di Lapas Banda Aceh. Begitu pun, katanya saat ini penghuni Lapas Kelas IIA Banda Aceh sudah berkirang 200 orang dibanding sebelumnya. 

“Semua lapas memang over kapasitas ya, namun kita memastikan lapas di sini terkendali dan sesuai. Penghuni saat ini sudah berkurang dua ratus ya, turun dua kali lah,” sebutnya. 

Baca juga: Perburuan Zul Peng Grik, Napi Big Boss Narkoba yang Kabur dari LPN Langsa belum Membuahkan Hasil

Oleh karena itu, Wamenkumham meminta semua pihak, terutama para narapidana untuk sabar mengingat hampir semua lapas di Tanah Air dalam keadaan "over" kapasitas atau kelebihan kapasitas hunian normal. 

“Sabar saja, program asimilasi covid diharapkan mampu mengatasi over kapasitas ini. Memang over kapasitas sudah terjadi puluhan tahun, tapi formulasi nya bukan hanya dari kementerian,” sebut Eddy, sapaan akrabnya, 

Wamenkumham mengatakan overnya kapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia jangan hanya dibebankan kepada mereka karena pada dasarnya lembaga pemasyarakatan hanya menerima titipan warga binaan yang sudah diputus bersalah oleh pengadilan.

"Hakimnya main hukum, kan tidak mau tau lapas penuh atau tidak," kata Wamenkumham. (*)