Gara-gara Surat Kaleng, Pj Bupati Aceh Barat Dipanggil Kemendagri, Mahdi: Saya Positif Thinking Saja

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Drs Mahdi Efendi dipanggil ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena pengaduan seseorang melalui sebuah surat kaleng atau surat tak diketahui siapa tuannya alias tak ada nama pengirim atau anonim.

Selain itu, masalah yang diadukan juga layanan dasar yang justru telah morat marit sejak lama, jauh sebelum Mahdi Efendi menjadi Pj Bupati Aceh Barat saat ini.

Terkait dengan persoalan yang dilaporkan melalui surat kaleng tersebut, dalam rilis yang disampaikan kepada media tidak dijelaskan secara rinci terkait masalah morat-marit sebuah persoalan yang terjadi di Aceh Barat.

“Saya berpikir positif saja atas pemanggilan tersebut, karena itu menjadi bukti bahwa semua orang peduli dan sayang terhadap Aceh Barat,” paparnya.

“Dan saya telah menjelaskan secara detail kepada pihak terkait di Kemendagri dan mereka akhirnya paham dengan situasi yang sebenarnya,” kata Mahdi Efendi melalui rilis yang disampaikan oleh Kominsa Aceh Barat kepada media, Rabu (2/3/2023).

Menurutnya, jika benar pemanggilan itu karena surat anonim tersebut, tentu hal itu sangat disayangkan.

Baca juga: Gugatan Petani Keramba Terhadap Pj Walikota Lhokseumawe, Ini Tiga Hakim yang akan Pimpin Sidang 

Karena bisa jadi seorang kepala daerah akan bolak balik ke Jakarta untuk melakukan klarifikasi atas surat pengaduan yang anonim itu.

“Kami tetap memberikan penjelasan terkait apa yang ditanyakan. Alhamdulillah setelah kita beri jawaban, mereka akhirnya mengerti dengan duduk persoalan sebenarnya,” beber dia.

“Dan kini persoalan itu telah dinyatakan clean and clear karena mereka akhirnya mengetahui punca persoalan sebenarnya,” ujar Mahdi yang tidak menjelaskan persoalan apa secara rinci yang diadukan oleh masyarakat yang gak ada tercantum Namanya itu.

Pada sisi lain, Mahdi menambahkan, dirinya selalu terbuka dengan masukan dan kritikan sekali pun.

Karena itu adalah bagian dari dinamika sebuah kepemimpinan yang dinamis dan responsif.

Lebih dari itu, ini juga upaya transparansi serta mewujudkan birokrasi yang akuntabel di tubuh Pemkab Aceh Barat.

Baca juga: Rekomendasi Kemendagri belum Keluar, Nama Sekda Aceh Jaya Definitif Masih Tanda Tanya

Namun perbaikan ke arah itu tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan.

“Semuanya butuh proses dan langkah yang tepat, terukur serta tentu saja juga tak lepas dengan kondisi anggaran daerah,” ucapnya.