Rapat Konflik Gajah dan Manusia di DPRK Pidie Berlangsung Panas, Dewan Walk Out, 5 Rekomendasi Lahir

Protes warga dengan nada keras, membuat suasana rapat di gedung dewan memanas.

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Rapat penyelesaian konflik gajah dengan manusia yang digelar di ruang paripurna DPRK Pidie, Rabu (1/3/2023) berlangsung alot.

Peserta yang hadir terdiri dari camat, aparatur gampong dan warga,  memprotes kebijakan BKSDA Aceh dalam penanganan satwa liar.

Protes warga dengan nada keras, membuat suasana rapat di gedung dewan memanas.

Kegiatan itu dipimpin Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, didampingi Wakil I DPRK Pidie, Fadli A Hamid. 

Selain itu, hadir perwakilan DLHK Aceh, BKSDA, CRU Aceh dan FFI. 

Dalam rapat tersebut Ketua Fraksi PDA DPRK Pidie, Zamzami, sempat walk out dari rapat. 

Aksi dilakukan Zamzami yang memprotes pemaparan disampaikan Dr Fauzi.

Menurutnya, saat ini warga tidak memerlukan teori, tapi bukti nyata solusi mengatasi gangguan gajah.

Protes anggota DPRK Pidie, Zamzami, ditanggapi Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, yang meminta Dr Fauzi melanjutkan pemaparannya.

Baca juga: DPRK Pidie Gelar Rapat Konflik Manusia dengan Gajah, Peserta Beber Jumlah Kasus, Gajah Jinak Dilepas

Sehingga Zamzami bangkit dari kursi memilih walk out atau ke luar. 

Setelah sempat 'duel argumen' panjang antara peserta dengan stakeholder, sehingga melahirkan lima rekomendasi.

"Lima rekomendasi kita lahirkan dalam rapat penanganan satwa liar," kata Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, kepada Serambinews.com, Kamis (2/3/2023).

Ia menyebutkan, poin pertama mendesak Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemkab Pidie, untuk membentuk Tim Terpadu/ Satgas Penanggulangan konflik antara manusia dengan satwa liar.

Lalu, pemerintah atau tim terpadu untuk melakukan penggiringan gajah ke habitatnya, pemasangan pagar kejut dan membuat kawasan perlindungan satwa liar (sanctuary).

Berikutnya, mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanggulangan konflik satwa liar dan memberikan kompensasi/ pemulihan kepada masyarakat yang terdampak.

Selain itu, Pemerintah Aceh untuk segera menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang strategi dan rencana aksi pengelolaan satwa liar. 

Juga Pemkab Pidie untuk melakukan koordinasi secara kontinyu dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. 

"Kita kecewa Kepala DLHK Aceh dan Kepala BKSDA Aceh tidak hadir. Pejabat itu hanya mengirimkan perwakilan saja. Padahal, ini pertemuan penting mencari solusi konflik gajah," jelasnya. (*)

Baca juga: Rapat Konflik Gajah di DPRK Pidie, Warga Beberkan Jumlah Kasus dan Gajah Jinak Dilepas