Puluhan Gampong di Pidie belum Lapolkan LPJ, Penyaluran BLT Jatah Warga Miskin Macet

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Hingga April 2023 tercatat puluhan gampong di-12 kecamatan di Pidie belum membuat laporan pertanggungjawaban atau LPJ APBG tahun 2022.

Akibatnya penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) jatah Januari, Februari dan Maret tahun ini macet

"Saat ini tercatat 28 dari 730 gampong di Pidie belum melaporkan LPJ APBG tahun 2022. Puluhan gampong tersebut di 12 kecamatan," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Pidie, Muti'in MSi, kepada Serambinews.com, Senin (10/4/2023)

Ia menyebutkan, 12 kecamatan tersebut adalah Kembang Tanjong, Batee, Peukan Baro, Muara Tiga (Laweung), Simpang Tiga, Padang Tiji, Pidie, Tiro/Truseb, Mutiara Timur, Kota Sigli, dan Sakti.

• Kisah Perawat dengan Gaji Rp 99,7 Juta Sepekan, Mampu Hasilkan Rp 2,7 Miliar dalam 9 Bulan

Ia menjelaskan, DPMG Pidie telah berulangkali menyurati 28 gampong itu, agar segera membuat LPJ. Sebab, jika LPJ 2022 belum dilaporkan, maka konsekwensi APBG macet.

Tak hanya itu, kata Muti'in, BLT dari dana desa (DD) jatah Januari, Februari dan Maret belum dibayar 28 gampong itu terhadap masyarakat.

Padahal, masyarakat sangat membutuhkan BLT, untuk keperluan bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

"Kendala yang terjadi di lapangan LPJ belum dibuat karena masalah klasik. Antara lain, musyarakat terlambat dilakukan. Kendala lain, tidak singkronnya hubungan keuchik dan tuha peuet gampong," ujarnya.

Ia menyebutkan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.07/2022 terjadi pengelolaan dana desa, yang terjadi penambahan DD tahun 2023 sebesar Rp 30.781.266.000.

• BLT PKH Tahap 2 600 Ribu Segera Cair, Berikut Syarat-syaratnya

Sehingga total DD tahun 2023 mencapai Rp 525,2 miliar, untuk 730 gampong.

"Pencairannya DD 40 persen tahap pertama, antara lain untuk BLT selama tiga bulan (Januari, Februari dan Maret). Sisanya untuk pemberdayaan ekonomi dan proyek fisik. Tahun 2023, jatah BLT DD selama 12 bulan," jelasnya.

Menurutnya, 28 gampong yang belum membayar BLT, tentunya akan disurati kembali gampong karena berdampak pada tidak boleh dicairkan APBG 2023.

Seperti di Kembang Tanjong adanya satu gampong yang telah dilakukan mediasi di gampong hingga kecamatan. Namun, masalah gampong tersebut belum membuahkan hasil.

"Jadi masalah gampong di Kembang Tanjong akan kita mediasi di Kantor BPMG Pidie. Kita minta masalah LPJ 28 gampong itu harus tuntas bulan ini," pungkasnya.(*)

• Partai Perindo Beri Sinyal Positif Diajak Prabowo Gabung Koalisi Besar, HT: Untuk Kepentingan NKRI

• Harga Emas di Banda Aceh Hari Ini per Mayam Beserta Harga Antam pada Senin 10 April

• Mahasiswa Alhilal Sigli Baksos di Gampong Barieh, Anak-anak dan Emak-emak Diajarkan Mengaji