Malware Politik Kelamin, Humam Hamid Hendak Menyerang Siapa?

Humam Hamid juga terlalu memaksakan mengenai tafsir soal fatsun politik Aceh yang berkaitan dengan Gubernur Aceh.

Kesannya adalah suatu keterpaksaan saja jika Pemerintah Pusat menunjuk sosok yang bukan “orang Aceh” untuk menjadi penjajabat Gubernur Aceh.

Itu fatsun politik yang disebut sudah berlangsung sejak 70 tahun.

Bahkan Humam Hamid mengklaim, di masa Orde Baru tak diizinkan penjabat gubernur di Aceh dari kalangan militer, kecuali terpaksa itu tadi.

Padahal menurut daftar nama Gubernur Aceh, maka di situ tertera nama B. M. Danubroto yang memimpin Aceh pada 1951-1953, kemudian ada Eddy Sabara yang menjadi penjabat Gubernur Aceh pada 1981, lalu ada Soedarmo yang menjadi penjabat pada 2016-2017 sekarang tampil Ahmad Marzuki.

Bahkan tiga dari empat tokoh luar Aceh yang pernah memimpin di Aceh itu berasal dari kalangan militer.

Eddy Sabara adalah militer pada masa Orde Baru yang menjadi penjabat Gubernur Aceh.

Semuanya tampil memimpin Aceh menjadi penjabat gubernur tanpa ada istilah “terpaksa” atau melanggar fatsun.

Jadilah Humam Hamid mengupload malware politik kelamin ini dengan kekeliruan data yang elementer dan mengesankan emosional.

Tak mengherankan jika hasilnya juga akan menyimpang.

Pertanyaannya apakah data itu memang keliru, atau memang sengaja diambil yang salah untuk mudah melakukan serangan ke penjabat gubernur Aceh untuk memengaruhi pemikiran pemerintah pusat.

Sementara Partai Aceh hanya menjadi korban yang sangat merusak ke sendi-sendi politiknya.

Hanya saja, pilihan terhadap data yang salah itu, baik disengaja atau tidak, tetap saja menjadi pekerjaan yang kurang cerdas untuk sosok sekaliber Humam Hamid yang telah mencapai seorang guru besar.

Dua pilihan itu, kedua-duanya adalah konyol.

Bagi Humam Hamid, melalui malware politik kelamin itu juga telah merancang peta serangan yang tidak hanya mengarah kepada dirinya sendiri, namun juga ke arah sosok yang sedang disanjungnya.