DPRA Revisi Qanun Ketenagakerjaan, Istri Melahirkan, Suami Diusul Dapat Cuti 14 Hari

Pada ayat berikutnya dijelaskan, pengambilan cuti hamil/melahirkan/menyusui itu cukup dengan pemberitahuan kepada pimpinan perusahaan dan tidak dilakukan pemotongan upah.

Ketentuan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemberian Asi Eksklusif, dimana pada Pasal 28 disebutkan, cuti diberikan 20 hari sebelum melahirkan dan enam bulan setelah melahirkan.

Berbeda halnya di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan, dimana cuti melahirkan diberikan selama 3 bulan, yakni 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan.

Menariknya, selain mengatur cuti haid dan melahirkan untuk pekerja perempuan, draft rancangan perubahan Qanun Ketenagakerjaan juga mengusulkan pemberian cuti untuk pekerja laki-laki yang istrinya melahirkan.

Baca juga: Suami Gerebek Istri Berduaan dalam Mobil dengan Pria Lain, ASN & Honorer Nagan Raya Itu Kini Ditahan

Baca juga: Luhut Ungkap Sakit Hati kepada Haris Azhar dan Fatia: Biar Pengadilan yang Memutuskan

Baca juga: Merek-merek Oli Terkenal Dipalsukan, Omzet Pelaku Rp 20 Miliar Per Bulan, 5 Orang Ditangkap

Hal ini termuat di bagian penjelasan atau keterangan tujuan perubahan qanun, dimana disebutkan bagi pekerja laki-laki yang mendampingi istrinya melahirkan berhak mendapatkan cuti selama 14 hari.

Selama ini, jika mengacu pada Undang Undang Ketenagakerjaan, cuti untuk pekerja laki-laki yang akan menemani istri melahirkan biasanya disebut cuti dengan alasan penting.

Pekerja laki-laki yang istrinya melahirkan berhak mendapatkan cuti selama dua hari dengan upah penuh sesuai dengan perusahaan tempatnya bekerja.

"Ini masih sebatas usulan dan nanti akan dibahas kembali secara bersama-sama. Bisa jadi disetujui, disetujui dengan penyesuaian, atau bisa juga ditolak,"

"Tetapi kami akan berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan hak-hak buruh di Aceh," pungkas Ketua Komisi V DPRA, Falevi Kirani.(*)