Minta 80 Jatah Kursi Garuda Indonesia untuk Berangkat Haji, Sekjen DPR RI: Kami Bayar, Bukan Gratis

SERAMBINEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menjadi sorotan publik.

Kali ini, DPR disorot karena meminta Garuda Indonesia untuk menyiapkan 80 kursi business class untuk anggota DPR yang hendak berangkat ibadah haji ke Tanah Suci.

Hal tersebut awalnya diungkap oleh Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra. 

Irfan mengaku ditelepon Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar untuk menyiapkan 80 kursi business class.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indra Iskandar mengklarifikasi sejumlah pemberitaan yang terkesan menuding DPR meminta "jatah" kursi Garuda Indonesia untuk berangkat ke Tanah Suci dalam rangka menunaikan ibadah haji.

Dia menjelaskan, dalam menjalankan tugas pengawasan haji, DPR membentuk dua tim pengawasan, yakni tim pengawasan persiapan haji dan tim pengawasan pelaksanaan haji.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan haji, tim yang terdiri dari anggota DPR dan pendukung dari Sekjen DPR RI itu membutuhkan 80 kursi business class.

Indra pun menegaskan, permintaan pihaknya kepada Garuda Indonesia untuk menyediakan 80 kursi business class dilakukan dalam rangka menjalankan tugas pengawasan akan dibayar penuh Sekjen DPR.

"Sampai tiga hari lalu kami belum mendapat gambaran yang pasti dari biro travel kami. Maka dari itu, saya teleponlah Direktur Utama (Dirut) Garuda untuk meminta tolong agar bisa disediakan kebutuhan itu dan tentunya kami bayar, bukan gratis,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Baca juga: Surat Terbuka Denny Indrayana ke DPR RI, Sebut Jokowi Layak Dimakzulkan: Anies Dihalangi jadi Capres

Dia menyebutkan, pihaknya sudah menyediakan anggaran perjalanan untuk kepentingan tugas negara, termasuk terkait pengawasan pelaksanaan haji di Tanah Suci oleh DPR.

“Jadi, jangan salah paham karena ini bukan konteksnya minta-minta untuk kepentingan pribadi. Kami memesan tiket untuk pemberangkatan tim pengawas haji dari DPR,” tegasnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis.

Indra menambahkan, pemilihan maskapai Garuda Indonesia untuk penyediaan fasilitas penerbangan untuk tim pengawas haji DPR menjadi pilihan utama dibandingkan maskapai asing.

Alasannya adalah maskapai Garuda Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga ketika DPR menggunakan fasilitas tersebut akan memberi pemasukan bagi negara.

“Kalau kami sih semuanya pengennya Garuda. Semangatnya kan merah putih. Dibanding kalau kita menggunakan maskapai asing, uangnya nanti buat negara lain, dong,” tandasnya.

Cari alternatif

Indra mengatakan, DPR akan mencari alternatif maskapai asing apabila Garuda tidak bisa menyiapkan 80 kursi.

Namun, DPR tetap ingin agar Garuda Indonesia yang menjadi pilihan utama.

Indra menyebut para anggota DPR nasionalis sehingga tetap mengutamakan Garuda Indonesia.

"Alternatifnya ya kita harus dari penerbangan asing. Kalau kami sih semuanya pengennya Garuda. Kalau enggak dapat Garuda mau diapain. Kami semangat nya merah putih. Kalau Garuda nya enggak ada seatnya mau gimana? Naik perahu?" imbuhnya.

Tak Langgar UU

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar Nusron Wahid mempertanyakan undang-undang (UU) yang melarang warga negara Indonesia (WNI), termasuk anggota DPR, tidak boleh meminta disiapkan kursi pesawat untuk berangkat ibadah haji ke Tanah Suci.

Nusron menegaskan permintaan DPR yang minta disiapkan 80 kursi business class ke Garuda Indonesia untuk berangkat haji tidak melanggar UU apapun.

"Ada enggak undang-undang yang melarang? Ya sudah kalau enggak ada yang melarang," ujar Nusron saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Nusron menjelaskan, selama orang itu membayar kursi pesawat tersebut, maka dia diperbolehkan dan diizinkan.

Dia menegaskan permintaan DPR itu tidak bermasalah, selama tidak ada penumpang lain yang dirugikan.

"Tinggal masalah availability seat-nya itu ada yang penumpang di-cancel atau tidak? Kalau tidak ada penumpang yang di-cancel, no issue dong?" tuturnya.

"Menjadi issue itu misal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini penumpang Garuda di hari yang sama, jam yang sama, penerbangan yang sama, misal GA berapa gitu, kemudian tiba-tiba dibatalkan, diisi anggota DPR. Ya itu jadi issue," sambung Nusron.

Baca juga: Dulu Kritik DPR RI Dewan Penghianat, Kini Eks Ketua BEM UI Nyaleg DPRD DKI Jakarta dari Perindo

Tanggapan Dirut Garuda Indonesia

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan, DPR meminta disiapkan sebanyak 80 kursi business class untuk anggota DPR berangkat haji ke Tanah Suci.

"Tadi, kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," ujar Irfan.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Terkait permintaan 80 kursi kelas bisnis untuk anggota DPR, Irfan menyampaikan bahwa pihaknya belum bisa menjamin hal ini.

Ia beralasan bahwa Garuda memerlukan izin dari General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.

Selain itu, penerbangan haji terakhir akan dilakukan pada 22 Juni 2023.

Kendati demikian, Irfan mengatakan bahwa pihaknya akan mengusahakan kursi kelas bisnis bagi anggota DPR yang akan berangkat haji.

"Bapak/ibu sekalian stay tune kami belum bisa menjanjikan tambahan pesawat tapi memang ini persoalan izin dari GACA dari Arab Saudi yang sebenarnya mensyaratkan tanggal 22 adalah hari terakhir penerbangan untuk haji," imbuh Irfan.

Baca juga: Polda Aceh Imbau Warga tak Lakukan Aktivitas Tambang Ilegal, Winardy: Berpotensi Merusak Lingkungan

Baca juga: Pemko Subulussalam Rekrut 160 PPPK Tahun 2023, Khusus Kategori Guru

Baca juga: VIDEO Tumpukan Sampah Tutupi Pintu Air di Titi Manira Langsa

Sudah tayang di Kompas.com: DPR Dituding Minta 80 Jatah Kursi Garuda Indonesia, Sekjen DPR: Kami Bayar, Bukan Gratis