Distribusi Elpiji 3 Kg Harus Benar-benar Tepat Sasaran

HARIAN Serambi Indonesia edisi Minggu (18/6/2023) memberitakan bahwa mulai tahun depan, masyarakat tak bisa bebas lagi membeli elpiji 3 kilogram (Kg). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, hanya masyarakat yang terdaftar dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Ke-miskinan Ekstrem (P3KE) yang diizinkan membeli gas tabung me-lon bersubsidi tersebut.

Rencana implementasi kebijakan pembatasan pembelian elpi-ji 3 Kg pada tahun depan itu disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji. "Ya kurang lebih begitu," katanya. Nanti, menurut Tutuka, masya-rakat yang berhak dan sudah terdaftar dalam data P3KE terse-but hanya perlu menunjukkan identitas alias KTP bila ingin mem-beli elpiji 3 Kg.

Tutuka menuturkan, mulanya data yang digunakan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Namun begitu, ada beberapa hal yang perlu diperba-iki dalam data DTKS sehingga pemerintah turut melibatkan data P3KE. "Kami memakai P3KE karena di P3KE mempunyai satgas updating, dan P3KE ini sebenarnya bersejarah, dulunya dari data BKKBN, jadi panjang histori pendataannya," papar dia.

Ditambahkan, tujuan pendataan ini untuk memastikan penya-luran elpiji 3 kg bisa tepat sasaran. Belum lagi, konsumsi gas subsidi tersebut trennya terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018, realiasinya tmencapai 6,53 juta metrik ton (MT), 2019 sebanyak 6,84 juta MT, 2020 sebanyak 7,14 juta MT, 2021 sebanyak 7,46 juta MT, dan 2022 sebanyak 7,80 juta MT.

Rencana pemerintah untuk membatasi masyarakat yang bisa membeli elpiji 3 Kg patut kita apreasiasi. Sebab, hal itu merupa-kan salah satu upaya membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam memenuhi kebutuhan gas subsidi untuk keperluan se-hari-hari. Agar tujuan dari rencana tersebut tercapai dengan baik, maka pendistribusian elpiji 3 Kg harus tepat sasaran mulai dari agen, pangkalan, hingga ke masyarakat.

Kementerian ESDM dan PT Pertamina juga harus terus me-ningkatkan sosialisasi tentang program pendistribusian elpiji 3 Kg tepat sasaran tersebut. Hal itu dimaksudkan agar masyara-kat, pangkalan, hingga agen sepenuhnya memahami tujuan dari kegiatan tersebut. Dengan sosialisasi itu, masyarakat akan mau menyerahkan data kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu kelu-arga (KK)-nya sebagai syarat pendataan konsumen elpiji 3 Kg.

Penerapan subsidi elpiji 3 Kg tepat sasaran sangat penting mengingat banyaknya kalangan masyarakat yang beralih meng-gunakan elpiji 3 Kg, hingga memicu terjadinya penyimpangan dis-tribusi dan harga jual melampaui harga eceran tertinggi (HET). Dengan program itu, akan ada pendataan dan verifikasi kembali siapa saja yang berhak mengonsumsi gas subsidi dan mana saja yang tidak berhak.

Melihat kelangkaan gas yang kerap terjadi di masyarakat selama ini, kita sepakat agar program subsidi elpiji 3 Kg tepat sasaran agar bisa dipercepat pelaksanaannya. Pertamina bersama Hiswana Mi-gas dan berbagai stakeholder terkait lainnya harus menindak tegas lembaga penyalur yang berada di bawah pengelolaan Pertamina jika lembaga tersebut ditemukan menjual subsidi tersebut.

Dengan demikian, masalah yang sering dihadapi terkait dis-tribusi elpiji 3 Kg khususnya peruntukan penggunaan yang su-dah melebar kepada elemen masyarakat yang kurang tepat sa-saran dapat dikurangi dan suatu saat nanti bisa dihilangkan. Semoga!(*)

POJOK

10 kali gagal pilih presiden, Lebanon tak sang-gup lagi bayar gaji PNS.
Kalau di Indonesia, cuma perpanjangan masa ja-batan ketiga yang gagal.

Dihadiri Pj Gubernur, Kemendagri canangkan pembagian bendera Merah Putih di Lhokseumawe
Dulu, kota ini pernah merah oleh bendera tertentu, kini saatnya dimerahputihkan.

Ribuan personel amankan pertandingan Timnas Argentina dan Indonesia
Belajar dari Tragedi Kanjuruhan tampaknya.