Pansus Pengawasan Keuangan Minta Pemko Optimalkan Pengelolaan Asset Daerah

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pansus Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah DPRK Banda Aceh meminta pemerintah kota agar terus menata dan mengelola aset daerah atau barang milik daerah, guna mengoptimalkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut disampaikan Ketua Pansus Ramza Harli di Kantor BPKK pada saat melakukan kunjungan lapangan, Kamis (3/8/2023) pagi.

Dalam pertemuan dengan seluruh jajaran BPKK, Ramza menyoroti masalah tata kelola aset. la juga mengharapkan pola baru pengelolaan aset daerah sesuai dengan permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Peraturan ini harus dilaksanakan, karena yang selama ini dijalankan dirasakan masih belum maksimal.

"Bila dibutuhkan, pengelolaan aset bisa menggandeng akademisi perguruan tinggi mulai dalam pendataan sampai pengelolaan," ujarnya.

Baca juga: Ramza Minta Pemko Kembangkan Objek Wisata PLTD Apung

Baca juga: Ramza Harli Minta Usulan Musrenbang Diakomodir dalam APBK

Ramza menekankan pentingnya pemerintah kota melakukan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) atau aset daerah. Pemanfaatan aset daerah dapat meningkatkan PAD yang sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan daerah.

"Apalagi pemko saat ini masih tersandera dengan persoalan pembayaran utang. Walaupun ada bantuan dana dari BMEC semuanya telah dipakai untuk membayar utang. Jadi untuk membiayai berbagai program pembangunan yang telah direncanakan harus menggali PAD semaksimal mungkin," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ramza menguraikan bahwa aset perlu diamankan, tanah perlu disertifikatkan atas nama pemerintah kota. Pemerintah kota dapat memanfaatkan tanah dan bangunan yang terbengkalai agar menghasilkan sehingga bisa meningkatkan PAD. "Kami terus mendorong pemko agar aset yang ada di daerah tidak didiamkan, tidak mangkrak," jelasnya.

"Tanah dan gedung yang terbengkalai bisa disewakan, kendaraan yang sudah rusak dan tidak digunakan lagi bisa dilelang aja," urainya.

Hingga saat ini beberapa bangunan milik pemko tidak dapat diberdayagunakan seperti pasar newton di Batoh, Pasar Atjeh Shopping Center, pertokoan Perbasi.

Pihaknya akan terus mendata kembali berbagai aset milik pemko yang belum dimanfaatkan guna mendatangkan PAD. "Dalam waktu dekat kami akan kembali turun ke lapangan bersama OPD pengelola asset tersebut," tutup Ketua DPC Partai Gerindra ini.(*)