Abrasi Pantai di Gampong Palak Kerambil Abdya, Warga Tunggu Realisasi Janji Anggota DPR RI

Pj Bupati Darmansah juga menjelaskan, ia turun ke lokasi pada hari itu agar proses penanganan sementara menggunakan sandbag atau karung pasir bisa berjalan dengan baik.

"Terakhir, janji dari Balai kita harap bisa terealisasi segera. Kalau September tahun depan tidak terbangun, maka abrasi ini akan terus meluas dan mengancam rumah penduduk," ungkapnya. 

Sementara itu, Anggota DPRK Abdya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zulkarnaini pada kesempatan itu berharap semua stakeholder ikut terlibat dalam penanganan abrasi tersebut.

Demikian juga dengan bawahan Pj Bupati, terutama Dinas terkait diharapkan juga ikut membantu.

"Jadi disini kita tidak berbicara tentang politik, tapi tanggungjawab bersama. Isu - isu negatif terhadap pemerintah supaya redam, ya kita buat begini," ungkapnya. 

Diberitakan sebelumnya, Abrasi pantai sepanjang Gampong Palak Kerambil hingga Panjang Baru, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya (Abdya) terus mengganas. Bahkan ada rumah warga yang berada di bibir pantai yang rusak akibat dihantam air pasang atau air rob.

Baca juga: Uang Tak Cukup Diberi Suami, Ibu di Jambi Lampiaskan Amarah ke Anak: Setrika Tubuh hingga Melepuh

Menyikapi kondisi tersebut, Pj Bupati Abdya Darmansah bersama Ketua DPRK Nurdianto, Sekda Salman Alfarisi, dan beberapa anggota dewan lain menjumpai Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I Heru Setiawan di Banda Aceh, Jumat (2/9/2022).

Dalam pertemuan itu, Pj Bupati bersama DPRK menjelaskan kondisi abrasi pantai Susoh.

Pj Bupati Darmansah meminta pihak balai untuk membangun tebing pengaman disepanjang pantai Palak Kerambil hingga Panjang Baru untuk menahan air rob.

“Kita datang ke Balai Wilayah Sungai Sumatera I karena saat ini pembangunan tebing pengaman pantai sudah menjadi kewenangan pusat.

Sekarang kondisi abrasi sangat parah sekali sepanjang Palak Kerambil dan Panjang Baru,” kata Darmansah.(*) 

Baca juga: Pemerintah Jokowi dan DPR Istimewakan Pemodal, Diam-diam Obral HGU 190 Tahun Lewat Revisi UU IKN