JKA Terancam, Nasrul Zaman: Pemerintah Aceh Tidak Serius Mengurus Rakyat

JKA Terancam, Nasrul Zaman: Pemerintah Aceh Tidak Serius Mengurus Rakyat

SERAMBINEWS.COM – Pemerintah dinilai tidak serius dalam mengurus kesehatan rakyat. Pasalnya anggaran Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKA) tidak masuk dalam RAP APBA tahun 2023-2024.

“Jadi memang enggak serius. Saya melihat Pemerintah Aceh mengurus rakyat tidak serius ini,” ujar pengamat kebijakan publik, Nasrul Zaman dalam program ‘Serambi Spotlight’, Kamis (5/10/2023).

Program yang mengangkat tema "JKA Terancan, Rakyat Merdang!" ini dipandu oleh News Manajer, Bukhari M Ali, yang disirakan langsung di Youtube dan Facebook Serambinews.com. 

Nasrul menerangkan, dalam penyusunan APBA ada dua hal yang harus diperhatikan urusan wajib dan urusan pilihan.

Kesehatan masuk dalam urusan wajib dalam hal ini JKA, maka dari itu penyusunan RAP APBA sebelumnya JKA selalu masuk dalam penganggaran.

Padahal JKA merupakan mandatory spanding yang harus disediakan pemerintah untuk anggaran kesehatan.

“Anehnya penyusunan APBA 2022 untuk 2023 itu tidak masuk sama sekali, jadi hanya dimasukkan 30 atau 60 miliar tapi itu sebenarnya untuk Dinkes. Karena kalau uang muka APBA tidak mungkin 30 miliar dia pasti di atas 10 persen atau 15 persen, ” paparnya.

Terancamnya JKA juga kesalahan dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), yang tidak dibahas dengan benar di DPR.

Sehingga menyebabkan adanya hal wajib yang tertinggal dan tidak dimasukkan.

Nasrul menyebutkan ia bersama DPR Aceh Komisi V bidang kesehatan berhasil menurunkan angka penerima JKA sebanyak 500 ribu orang untuk mengurangi beban anggaran kesehatan.

Penurunan itu dilakukan dengan memakai dana Pokok pikiran (pokir) Dewan.

“Jadi penerima JKA yang awalnya 1,1 juta jiwa kemarin sekarang tinggal sekitar 800 ribu orang, artinya inikan mengurangi beban anggaran juga dari 1,2 triliun sekarang sekitar 800 miliar. Nah ini kenapa tidak dilanjutkan,” tuturnya.

Menurut Nasrul terancam JKA terancam juga dari kepura-puraan Pemerintah Aceh dan DPRA.

”Inikan tahun mendekati tahun politik DPR pura-pura lupa pasti, karena ini akan menggerus pendanaan untuk politik, pokir kan berkurang kalau dipastikan,” kata Nasrul