Bolehkah PON di Aceh Tanpa Sharing APBA? Begini Jawaban MTA

Akhirnya pemerintah menetapkan bahwa untuk Aceh dilakukan pemaksimalan sarana-prasarana yang ada untuk memenuhi standar PON.

"Misalnya rehab berat terhadap Stadion Harapan Bangsa, itu sebenarnya statusnya pembangunan baru, cuma karena lokasinya (saja sama)," jelas MTA.

"Kenapa diambil karena di pusat kota, kemudian aktivitas mobilitas masyarakat kota banyak terkonsentrasi di sana, kemudian ada beberapa venue di kawasan itu," tambahnya.

Pembangunan Stadion Harapan Bangsa dijelaskannya menghabiskan anggaran sampai Rp 400-an miliar.

"Kenapa Sumut lebih cepat beberapa bulan mulai, Lhong Raya ini baru mulai karena dia rehab berat itu sudah dimulai ada hal-hal yang masih dipakai di sana seperti fondasi dasar, yang lain nanti akan dirobohkan kemudian dibangun," jelas MTA.

Kemudian rehab besar juga dilakukan terhadap Stadion Dimurthala, serta arena kolam dan fasilitas lainnya yang secara keseluruhan harus berstandar internasional.

"Pertimbangan perbaikan-perbaikan itu sebenarnya pasca-PON dia lebih meningkatkan mobilitas dan aktivitas dalam olahraga, itu sumbernya APBN," ungkap MTA.

"Kemudian pacuan kuda di Bener Meriah, dan banyak fasilitas-fasilitas yang dilakukan rehab itu untuk standar PON sumbernya dari APBN," tambahnya.

Jubir Pemerintah Aceh itu mengungkapkan, APBN menanggung anggara PON untuk Aceh sampai Rp 883 miliar, bahkan lebih rendah dari Sumatera Utara yang hanya Rp 700-an miliar.

"Artinya, kondisi ini bukan seakan-akan pusat menganaktirikan Aceh, tidak," jelas MTA.

"Lebih kepada memang kondisi fiskal negara yang kemudian harus jadi PON ini sebagai legacy akhir periode pak Jokowi," tambahnya.

Baca juga: Ditanya soal Survei Bacapres, Anies: Saya Mengkhawatirkan Masa Depan Peneliti-peneliti Ini 

Ribut Anggaran PON Rp 1,2 T Ditanggung Aceh

Selain anggaran untuk pembangunan fasilitas, dibutuhkan juga anggaran penyelenggaran yang awalnya dirasionalisasikan antara tim dari pusat dan Pemerintah Aceh sebesar Rp 1,2 triliun.

"Untuk Aceh termasuk ada pembukaan, itu dibutuhkan anggaran Rp 1,2 triliun dan sumber anggarannya belum ditetapkan," ungkap MTA.

"Tapi begitu muncul Rp 1,2 triliun seakan-akan pusat menginginkan Aceh menggunakan APBA Rp 1,2 triliun, inilah yang diviralkan kemudian," tambahnya.