Bolehkah PON di Aceh Tanpa Sharing APBA? Begini Jawaban MTA

SERAMBINEWS.COM - Jubir Pemerintah Aceh, Muhammad MTA menjawab terkait apakah boleh pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Aceh tanpa sharing dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA).

Hal itu disampaikannya dalam program Serambi Spotlight dipandu News Manajer Serambi Indonesia, Bukhari M Ali di Studio Serambinews.com, Jumat (20/10/2023).

Dalam bincang-bincang itu dia menjelaskan, sepanjang perjalanan perencanaan PON terjadi dinamika tersendiri di pusat soal anggaran.

Terutama terkait Program Proyek Strategi Nasional (PSN), kemudian pemindahan ibu kota (IKN), pemilu serentak dan dilanjutkan pilkada serentak pada tahun yang sama.

"Dan itu berefek pada pelaksanaan pembangunan-pembangunan fasilitas PON," jelas MTA.

Akhirnya pemerintah memilih supaya PON tetap dijalankan, namun harus ada rasionalisasi dan pegembangan sarana dan prasaran yang sudah ada.

Di saat yang bersamaan Pemerintah Aceh juga menghadapi masalah fiskal yang sangat serius.

Kalau dulunya Aceh mempunyai dana otonomi khusus (Otsus) dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional sebesar 2 persen sekarang, turun menjadi 1 persen.

Kondisi ini kata MTA sangat terasa sebab Aceh punya tanggungan wajib seperti program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), pembangunan rumah dhuafa, beasiswa anak yatim hingga pembiayaan-pembiayaan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.

"Nah, kemudian pemerintah merasionalisasikan pelaksanaan PON sebagaimana legacy Jokowi ini harus tetap berlangsung sebagai akhir periode beliau," ungkap MTA.

"Di sisi lain memang keberadaan masalah fiskal baik di nasional dan daerah ini harus disiasati dengan penghematan-penghematan," tambahnya.

Baca juga: MTA: Tak Mungkin PON di Aceh Tanpa Sharing Dana Daerah, Namun Penggunaan APBA Harus Diminimalisir

Baca juga: Anggaran Penyelenggaraan PON 2024 Dirasionalisasi, Turun dari Rp 1,2 T Menjadi Rp 800 Miliar

Jubir Pemerintah Aceh itu menjelaskan. Sumut memang dibangun stadion yang baru.

Sementara Aceh, bila dilakukan pembangunan venue baru seperti yang diharapkan di tanah Universitas Syiah Kuala (USK) sebagaimana rencana awal, hal itu tidak tercover karena ada fasilitas-fasilitas lain sebagai pusat kegiatan olahraga pasca-PON.