Bolehkah PON di Aceh Tanpa Sharing APBA? Begini Jawaban MTA

"Jadi anggaran Rp 1,2 triliun itu dilakukan penghematan menjadi sekitar Rp 800-an miliar," tambahnya.

Hasil ini kemudian akan dilaporkan pihak tim pusat bersama gubernur dalam rapat terbatas dengan presiden nantinya.

"Presiden nanti akan mengambil kebijakan anggarannya dari mana," jelas MTA.

"Bagi kita, tanpa sharing APBA itu gak mungkin, tetap harus ada. Kemudian sharing ini pun lebih kepada kesiapan kita sendiri dalam menunjang pelaksanaan PON dan itu juga akan berefek terhadap aktivitas perekonomian masyarakat," tambahnya.

Meski demikian, nanti akan dilakukan rapat terbatas dengan presiden, gubernur dan tim pusat mengenai ketetapan skema sumber anggarannya dari mana.

DPRA Keberatan Anggaran Otsus Dipakai, Bagaimana Solusinya?

Jubir Pemerintah Aceh, Muhammad MTA menjelaskan kalau memang penggunaannya tidak dari APBA semisal otsus dalam hal ini yang paling besar, mungkin sumber lain bisa jadi dari pendapatan asli (PAD) dan sebagainya.

"Seperti yang kita sampaikan tadi, komunikasi yang intens dengan pusat sebisa mungkin untuk tidak menggunakan APBA," ungkap MTA.

Meski demikian, bila kondisi negara tidak memungkinkan dan mengharuskan suntikan dari APBA, maka Pemerintah Aceh akan berkomunikasi dengan DPRA melakukan rasionalisasi.

"Nanti akan kita komunikasikan dengan dewan, rasionalisasi bersama kepatutan-kepatutan berapa yang bisa tercover untuk penyelenggaran dari APBA sendiri," kata MTA.

Masalah Anggaran JKA yang Terganggu karena PON

Jubir Pemerintah Aceh itu juga menanggapi kritik DPRA terkait potensi terganggu anggaran JKA untuk penyelenggaraan PON.

"Memang secara politik penekanan dari dewan itu positif dia, karena kita menghadapi fiskal begini, ada tanggungan wajib seperti JKA yang harus kita selesaikan," ungkap MTA.

"Tapi dalam waktu bersamaan memang PON sebagai cita-cita bersama harus terlaksana. Maka, tanpa sharing tidak mungkin," tambahnya.

Dengan demikian, dalam proses ini pihaknya masih menunggu tanggapan dari presiden usai rapat bersama nantinya.

"Dan apa yang disampaikan dewan itu juga menjadi pertimbangan bagi presiden oh begitu kondisi Aceh, nanti mungkin bisa dimaksimalkan penggunaan dari APBN daripada APBA," ungkap MTA.

Dan persoalan JKA ini juga dikatakannya, harus diselesaikan. Misalkan tidak tercover 2023, maka harus tercover pada 2024.

"Hari ini juga sedang pembahasan di dewan yang dipimpin oleh pak Sekda sebagai Ketua TAPA dalam hal rasionalisasi seperti ini juga, nanti akan kita lihat bagaimana komunikasi dengan dewan," pungkasnya.

(Serambinews.com/Sara Masroni)

BACA BERITA SERAMBI LAINNYA DI GOOGLE NEWS