Kemenkumham Aceh Awasi Penjualan Barang yang Melanggar Kekayaan Intelektual, Gandeng Pihak Terkait

Salah satu bentuk kegiatan digelar pihak Kanwil Kemenkumham Aceh adalah kerja sama pemantauan dan pengawasan bidang kekayaan intelektual dengan instansi terkait tingkat Provinsi Aceh dan Pemko Banda Aceh. 

Laporan Mursal Ismail | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pihak Kanwil Kemenkumham Aceh mengawasi penjualan/penggandaan barang yang melanggar kekayaan intelektual.

Untuk mengawasan ini, mereka menggandeng pihak-pihak terkait di Banda Aceh. 

Salah satu bentuk kegiatan digelar pihak Kanwil Kemenkumham Aceh adalah kerja sama pemantauan dan pengawasan bidang kekayaan intelektual dengan instansi terkait tingkat Provinsi Aceh dan Pemko Banda Aceh. 

Acara ini digelar di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Senin, 23 Oktober 2023. 

Adapun peserta acara ini 60 orang terdiri atas pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh.

Kemudian Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Aceh, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Aceh Besar, Lippo Mall Plaza Aceh, Suzuya Mall Aceh.

Baca juga: Baru 62 Kekayaan Intelektual Komunal Aceh Tercatat, Kemenkumham Terus Diseminasi, Begini Cara Daftar

Berikutnya pihak Kantor Pelaksana Operasional Pasar Atjeh, Pelaku Usaha di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, serta perwakilan Kanwil Kemenkumham Aceh. 

Acara ini dibuka Plh Kakanwil Kemenkumham Aceh, Lilik Sujandi, diwakili Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Junarlis. 

Junarlis mengatakan dalam perspektif regulasi, pengelola tempat perdagangan baik online maupun offline bertanggungjawab melarang atau tak membiarkan penjualan/penggandaan barang hasil pelanggaran kekayaan intelektual di tempatnya. 

"Apabila hal ini dilanggar terdapat ketentuan pidana yang bisa dikenakan atas perbuatan tersebut. Ketentuan pidana ini dapat dikenakan kepada pelaku/pedagang yang memperdagangkan barang hasil pelanggaran kekayaan intelektual," kata Junarlis. 

Terkait upaya mengatasi peredarang barang yang melanggar kekayaan intelektual secara online melalui website atau platform yang memuat konten hak cipta dituntut peran aktif pemegang hak untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum. 

Misalnya atas penjualan e-book, film, lagu atau musik. 

Baca juga: Berpotensi  Terjadi Pelanggaran, Pelaku UMKM di Aceh Tamiang Didorong Daftarkan Kekayaan Intelektual

"Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual atau DJKI.  

Ya, kewenangan menerima pengaduan adanya website atau platform yang digunakan untuk melakukan penjualan konten hak cipta illegal.

Selanjutnya apabila dari pengaduan tersebut dari hasil verifikasi terbukti kebenarannya, DJKI dapat merekomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informastika agar website atau platfor bersangkutan ditake down atau ditutup," tegas Junarlis. 

Sebelumnya di awal acara ini, panitia mengatakan maksud dan tujuan kerja sama pemantauan dan pengawasan kekayaan intelektual dengan Instansi terkait ini sebagai upaya pemantauan dan pencegahan terhadap pelanggaran kekayaan intelektual.

Khususnya terkait dengan peredaran barang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pada bidang kekayaan intelektual.

Saat acara seremonial pembukaan acara ini, juga ada penyerahan sertifikat pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual (KI). 

Baca juga: Sah, Tumbok Lade Kekayaan Intelektual Komunal dari Aceh Tamiang, Tak Bisa Diklaim Milik Daerah Lain

Adapun pemateri acara ini adalah Subdit Penindakan dan Pemantauan DJKI Kemenkumham RI, Cecep Sarip Hidayat SH, MH (Pemantauan dan Pengawasan Produk Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif). 

Pemateri kedua Subdit Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa DJKI Kemenkumham RI, Heru Daniel SH (Penegakan HUkum Kekayaan Intelektual). 

Turut hadir saat pembukaan acara ini, Kepala Divisi Administrasi Sri Yusfini Yusuf, Kadiv Pemasyarakatan Yulius Sahruzah, dan Kadiv Keimigrasian Ujo Sujoto. (*)