Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Dilaporkan ke Kompolnas Terkait Penghentian Kasus KKR

Laporan Maulidi Alfata | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), dan Katahati Institute telah melaporkan Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh terkait penghentian kasus Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.

Laporan itu disampaikan secara tertulis pada Selasa, (7/11) kepada Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan Polda Aceh (Kabag Wassidik Polda Aceh), Inspektur Pengawasan Daerah Polda Aceh (Irwasda Polda Aceh).

Lalu kepada Kepala Bidang Propam Polda Aceh (Kabid Propam Polda Aceh), dan Ketua Komisi Kepolisian Nasional RI (Ketua Kompolnas).

Sementara itu Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Fadhilah Aditya Pratama menerangkan dirinya belum mengetahui apa-apa terkait laporan itu.

Dirinya juga tidak bisa memberi tanggapan terkait hal tersebut.

“Belum-belum, saya belum tahu apa pun, terkait hal itu sampai saat ini,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi Serambinews.com pada, Jumat (10/11/2023).

Baca juga: Lintas LSM Desak Komisioner KKR dan Perangkat Kerja yang Terlibat Dugaan Korupsi Mundur 

Dalam keterangan yang diterima Serambinews.com dari LBH Banda Aceh, MaTA dan Katahati Institute, laporan itu dibuat menyikapi penghentian kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh oleh Polresta Banda Aceh.

Tindakan Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh yang menghentikan kasus dugaan korupsi SPPD fiktif KKR Aceh dengan alasan adanya pengembalian kerugian negara adalah perbuatan melawan hukum

Serta bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Oleh karenanya yang bersangkutan layak diberikan sanksi untuk mempertanggungjawabkan tindakan tidak profesionalnya itu,” kata Koordinator MaTA, Alfian.

Alfian melanjutkan pihaknya juga telah mengajukan permohonan supervisi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 9 November 2023.

Permohonan supervisi ini sejalan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki KPK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang KPK dan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan adanya supervisi KPK, diharapkan kasus ini dapat berlanjut ke pengadilan dan pelakunya segera diadili.

Baca juga: KKR Aceh Terlibat SPPD Fiktif Kembalikan Uang Kerugian Negara Rp 258 Juta, Ini Rincian Nominalnya

“Kami menilai pernyataan Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh bahwa kasus ini tidak dihentikan, tetapi dipulihkan, hanyalah permainan bahasa untuk mengelabui publik atas upayanya melindungi pelaku tindak pidana korupsim"