Menolak Lupa, Dr. Mr. Teuku Moehammad Hasan Wakil Presiden PDRI 1948-1949

Belanda saat itu benar-benar kewalahan melawan pejuang dan rakyat Indonesia. Dunia internasional pun mengecam agresi Belanda ke II.

Pada akhirnya Belanda yang sudah merasa terjepit, membawa perang kembali ke perundingan, yang dikenal dengan perundingan Roem-Royen tepatnya pada tanggal, 13 Juli 1949. 

Setelah adanya keputusan dari perjanjian tersebut, PDRI pun berakhir dan mandat kembali diserahkan pada Soekarno agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan di Indonesia.

Bagi saya pribadi, sosok Dr. Mr. Teuku Moehammad Hasan adalah bintang yang bersinar namun sepertinya ada bab yang hilang dalam sejarah kepresidenan Indonesia.

Padahal, bukti otentik sejarah tentang sepak terjang presiden dan wakil presiden PDRI ini masih ada. Salah satunya masih terdapat kantor PDRI di Bidar Alam Solok, Sumatera Barat.

Terlepas dari pro dan kontra tentang presiden dan wakil presiden periode 22 Desember 1948 - 13 Juli 1949, seharusnya sejarawan mengkaji lebih dalam tentang peristiwa ini.

Pelurusan sejarah itu perlu, apa lagi ini menyangkut identitas kebangsaan.

Oleh sebab itu, siapapun penguasa saat ini, saya rasa perlu membentuk tim khusus untuk mengisi bab yang hilang dalam sejarah kepresidenan Indonesia.

Harusnya, di Istana Jakarta ada foto kedua tokoh hebat tersebut yaitu Syarifuddin Prawiranegara dan Teuku Moehammad Hasan, sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Semoga saja ada kepedulian untuk ini. Sejarah perlu tercatat rapi. Jangankan yang baik, yang kelam pun, mendokumentasikannya adalah bagian dari proses menyampaikan kebenaran.

Agar bisa dijadikan sebagai saksi bisu, namun akan selalu dikenang bagi generasi mendatang. Selamat Hari Pahlawan 2023.

*) PENULIS Denny Satria adalah Humas Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

BACA TULISAN KUPI BEUNGOH LAINNYA DISINI