Waspadai Banjir Genangan, Anggota DPRK Banda Aceh Minta Pemko Rutin Cek Drainase dan Pintu Air

Mitigasi bencana ini perlu dilakukan sesegera mungkin, agar saluran pembuangan air dapat bekerja maksimal dan mencegah banjir genangan disaat curah hujan tinggi.

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Untuk mengantisipasi banjir genangan yang kerap melanda Banda Aceh saat musim penghujan, Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Teuku Arief Khalifah, meminta pemerintah agar rutin melakukan pengecekan terhadap drainase-drainase serta pintu air di wilayah Banda Aceh.  

Mitigasi bencana ini perlu dilakukan sesegera mungkin, agar saluran pembuangan air dapat bekerja maksimal dan mencegah banjir genangan disaat curah hujan tinggi.

“Saya meminta Pemerintah Kota melalui Dinas PUPR dan DLHK3 untuk dapat menurunkan timnya mengecek drainase-drainase primer di lokasi rawan genangan," katanya. 

Menurutnya, ada beberapa ruas drainase yang sedang dalam tahap pengerjaan.

Dimana apabila tidak di cek terlebih dahulu, tidak akan berfungsi maksimal.

Selama ini, Arief melihat beberapa inlet ataupun saluran masuk air ke drainase banyak yang tertahan oleh sampah.

“Ini harus menjadi perhatian bersama, agar ketika dalam pembersihan dapat benar-benar dibersihkan. Persiapan harus kita mulai sekarang jangan menunggu tergenang baru kita melakukan pembersihan” terang Arief.

Baca juga: Musim Hujan, Warga Diminta Waspadai DBD

Secara khusus, Arief yang juga Sekretaris Fraksi Partai Gerindra di DPRK Banda Aceh ini menyorot Jalan Mohd Taher di Gampong Cot Mesjid yang selalu tergenang apabila terjadi hujan. 

“Saya meminta kepada PUPR Provinsi Aceh agar jalan ini dapat diperbaiki, ditingkatkan," pintanya.

Arief menyatakan, pemko telah membangun drainase di kawasan itu.

 Namun karena perkiraan pengaspalan jalan, maka inletnya dibuat berada di atas permukaan jalan.

"Ini kan harus ditanggapi karena wewenang jalan ini ada di provinsi. Tolong di aspal ulang agar air hujan bisa masuk ke dalam saluran sehingga tidak tergenang dan merusak jalan," katanya lagi.

"Ruas jalan ini juga sudah bertahun tahun terbengkalai, namun tidak bisa diperbaiki oleh pemko karena tersandung kewenangannya yang ada di provinsi," tambah Arief.