Sekretaris KNPI Aceh Lulus Doktor di Malaysia

Danil Akbar berhasil mempertahankan disertasinya yang ditulis dalam bahasa Melayu saat ujian doktor di Institute of Ethnic Studies Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Laporan Yarmen Dinamika l Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM - Danil Akbar Taqwaddin yang menjabat Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh dan juga Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar-Raniry, meraih gelar doktor di Malaysia, Rabu (22/11/2023) siang.

Danil Akbar berhasil mempertahankan disertasinya yang ditulis dalam bahasa Melayu saat ujian doktor di Institute of Ethnic Studies Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Danil Akbar merupakan putra sulung Dr Taqwaddin SH MS, Hakim Tinggi sekaligus Humas pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Danil menulis disertasi dalam bahasa Melayu dengan topik Gerakan Advokasi Sosial Pascakonflik di Aceh, Indonesia; Kajian Kes Gabungan Pertumbuhan Masyarakat Sipil.

Ayahnya, Dr Taqwaddin yang dihubungi Serambinews.com di Banda Aceh, Rabu malam, mengatakan benar bahwa Danil Akbar baru saja lulus ujian doktor di UKM.

“Benar. Saya baru dapat info dari Danil bahwa dia telah lulus ujian Doktor di Institute of Ethnic Studies Universiti Kebangsaan Malaysia," kata Taqwaddin yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Baca juga: Sampah Menumpuk di TPS Kota Idi, Warga Keluhkan Bau Busuk hingga Kerumunan Lalat

Menurut Taqwaddin, penulisan disertasi putranya tersebut dibimbing oleh Prof Dr Kartini Aboo Thalib dan Prof Madya Dr Ahmad Nidzamuddin Sulaiman.

Saat dihubungi via WhatsApp (WA), Danil Akbar menyatakan,
“Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada penyelia pertama dan penyelia kedua yang telah banyak sekali membantu saya di dalam perbincangan mengenai disertasi ini.

Mereka dengan senang hati memberi pelbagai nasihat, dorongan, serta sokongan untuk saya dalam menyelesaikan disertasi ini," kata Danil.

Danil juga mengutarakan apa yang dibahasnya dalam disertasi tersebut.

"Landasan berpikir saya menulis disertasi ini berangkat dari MoU Helsinki yang mengamanatkan perlunya upaya pengungkapan kebenaran atas keganasan yang dialami oleh warga korban konflik sebagai salah satu mekanisme keadilan transisi dalam pembangunan perdamaian pascakonflik di Aceh," ujarnya berlogat Melayu.

Namun, lanjut Danil Akbar, menyadari besarnya hambatan dan tantangan untuk melaksanakan hal tersebut, maka pelbagai elemen sipil menebuhkan suatu pakatan (membangun suatu aliansi, red) gerakan sosial yang dikenal dengan Koalisi Pengungkapan Kebenaran (KPK) Aceh untuk melakukan advokasi proses pengungkapan kebenaran tersebut.

Baca juga: Pemerintah Aceh Barat Umumkan Status Darurat Banjir, Pj Bupati: Kita Sudah Lapor ke Provinsi

"Karena itu, kajian saya menguraikan bagaimana dan menganalisis sejauh mana peranan gerakan sosial KPK Aceh mengungkapkan kebenaran mangsa konflik Aceh berkesan,” tulis Dr Danil Akbar.