Sepakat Sahkan APBA 2024 dengan Qanun, Pj Gubernur Aceh Ajukan Syarat ke Dewan

Tapi, Pemerintah Aceh mengajukan beberapa syarat yang harus dipenuhi pihak DPRA.  

SERAMBINEWS.COM,  BANDA ACEH – Penjabat atau Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh sangat sepakat APBA 2024 disahkan dengan qanun. 

Tapi, Pemerintah Aceh mengajukan beberapa syarat yang harus dipenuhi pihak DPRA.  

“Hari ini, dengan digelar rapat fasilitasi oleh Kemendagri kita sambut baik dan disepakati akan disahkan dengan qanun, dengan beberapa syarat kesepakatan penting,” kata MTA menjawab Serambinews.com, Jumat (8/12/2023).

Pertama; kata MTA, pembahasan RAPBA 2024 harus selesai dalam minggu kedua bulan Desember ini.

Kedua; pembagian dana otonomi khusus (otsus) kepada kabupaten/kota tetap 60:40 dan anggaran JKA nihil utang. 

Seperti diketahui, saat ini Pemerintah Aceh masih memiliki sisa utang JKA kepada BPJS sebesar 486 miliar dari total 752 miliar. Sebanyak 266 miliar sudah dilunaskan dalam APBA perubahan 2023.

Baca juga: MaTA Sebut Penyelesaian RAPBA di Kemendagri Bukan Hal Baru, Ini yang Kesembilan Kali

“Atas kesepakatan ini, insya Allah jika tidak ada halangan pertengahan Desember ini APBA 2024 akan disahkan oleh DPRA,” lanjut MTA. 

MTA mengatakan realisasi anggaran ini perlu dilakukan sesegera mungkin sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada acara penyerahan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara pada 29 November 2023.

“Presiden tekankan agar realisasi anggaran harus dilakukan sesegera mungkin, Januari harus langsung realisasi. Tentu penekanan Presiden ini baru dapat dilaksanakan, apabila pengesahan anggaran tepat waktu,” ucapnya lagi. 

MTA mengaku setelah rapat fasilitasi tersebut, DPRA telah menyampaikan undangan pembahasan RAPBA 2024 kepada Pemerintah Aceh. 

“Dari undangan yang kita dapatkan dari dewan tadi, rapat pembahasan RAPBA 2024 antara Banggar dengan TAPA akan digelar mulai Senin, 11 Desember 2024 di DPRA,” sebut MTA. 

Mantan aktivis ini mengatakan bahwa Pemerintah Aceh menyahuti positif hasil rapat fasilitasi Kemendagri.

Baca juga: Pengamat Ekonomi Aceh Usul Libatkan KPK Setiap Pembahasan APBA 

“Kita harapkan pembahasan ini akan berjalan lancar demi kepentingan rakyat yang lebih luas,” tutup MTA. (*)