UIN Ar-Raniry Bahas Moderasi Beragama dan Harmoni Tahun Politik

FGD bertajuk ‘Spirit Moderasi Beragama dan Harmoni Tahun Politik Melalui Kolaborasi Multi Sektor Untuk Penguatan Ekonomi Aceh' berlangsung di ruang rapat rektorat kampus tersebut, Kamis (14/12/2023).

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry melalui Pusat Kerohanian dan Moderasi Beragama (PKMB) menggelar Focus Group Discussion (FGD). 

FGD bertajuk ‘Spirit Moderasi Beragama dan Harmoni Tahun Politik Melalui Kolaborasi Multi Sektor Untuk Penguatan Ekonomi Aceh' berlangsung di ruang rapat rektorat kampus tersebut, Kamis (14/12/2023).

Dalam FGD yang dipandu Ketua Pusat Kerohanian dan Moderasi Beragama (PKMB) UIN Ar-Raniry, Saifuddin A Rasyid itu menghadirkan pembicara utama Guru Besar Universitas Negeri Surabaya Prof Dr Siti Nur Azizah SH MHum.

Turut hadir sejumlah peserta dari perwakilan Pemerintah Daerah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh, Para Rektor dari berbagai Perguruan Tinggi di Aceh.

Kemudian para Dekan, Ormas, Badan-Badan strategis Pemerintah Aceh, seperti Bappeda, Perbankan, pelaku usaha, investor, praktisi dan para akademisi dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Rektor UIN Ar Raniry, Prof Mujiburrahman menilai topik yang didiskusikan itu sangat penting, mengingat saat ini sedang memasuki suasana politik menyambut Pemilu.

Baca juga: Houthi Luncurkan Rudal Serang 2 Kapal di Laut Merah, Amerika Serikat Beri Peringatan

"Segenap stakeholder bangsa ini perlu bersinergi untuk menciptakan keadaan yang tenang dan harmonis di tengah masyarakat," ujar Mujib.

Terkait dengan tema moderasi beragama, Mujib mengatakan, tema ini merupakan salah satu prioritas di jajaran Kementerian Agama.

"Di UIN Ar-Raniry kita sudah membentuk Pusat Kerohanian dan Moderasi Beragama (PKMB) yang khusus mengelola aktifitas mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan stakeholder terkait tema ini," tambahnya.

Lebih lanjut, Mujib mengharapkan ke depan perlu kerja sama program dengan  stakeholder terkait di Aceh dalam mengembangkan sinergi dan kolaborasi untuk membangun negeri sesuai dengan prinsip rahmatan lil 'alamin.

Sementara itu, Prof Dr Siti Nur Azizah dalam pemaparannya mengungkapkan, moderasi beragama adalah cara beragama yang toleran, mengakui adanya perbedaan dan keberadaan agama serta kebenaran yang diyakini pihak lain.

Menurut Wakil Rektor IV Universitas Negeri Surabaya ini, bahwa stabilitas sosial politik Indonesia membutuhkan terjaminnya moderasi beragama karena dapat menghindari konflik-konflik keagamaan yang tidak perlu dan dapat berujung kepada konflik-konflik kemasyarakatan yang dapat memecah belah bangsa.

Baca juga: Kontrak Proyek Venue PON Senilai Rp536 Miliar Diteken, Pengerjaan Segera Dimulai

"Kehidupan beragama di Indonesia sangat kompleks, plural sekaligus multicultural, terutama dalam tahun politik sehingga dapat melahirkan dinamika persoalan yang juga beragam.

Keberadaan berbagai aliran pemikiran agama dengan berbagai pandangannya dapat menimbulkan potensi benturan yang bukan saja bersifat pemikiran, tetapi juga fisik," ungkap putri keempat Wapres RI KH Ma'ruf Amin ini.

Lebih lanjut, Ketua Umum Perhimpunan Saudagar Muslimah Indonesia ini juga turut menyinggung terkait peran kampus dalam moderasi beragama di tahun politik.

Menurutnya moderasi beragama sudah seharusnya menjadi program dan bagian dari kehidupan kampus yang kreatif untuk meredakan berbagai persoalan perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat yang saat ini terjadi, seperti klaim kebenaran absolut, subjektivitas, arogansi ajaran agama, radikalisme dan sekularisme.

"Kampus perlu menjadi contoh dalam pengembangan komitmen toleransi untuk menghadapi radikalisme agama. Kampus harus menjadi pelaku dalam mengamalkan agama sekaligus merawat kebinekaan," terangnya.

Guru Besar Unesa Bidang Ilmu Hukum dan Bisnis Halal ini juga menambahkan bahwa harus diakui bahwa agama telah menjadi nafas dalam membangun kehidupan bangsa ini, agama telah menjadi modal bangsa, oleh karena itu moderasi beragama harus menjadi energi pendorong terciptanya pluralitas dan multikultural.

Baca juga: Pemerintah Iran Resmi Jual Air Berat Bahan Nuklir ke Amerika Serikat

"Politik identitas bisa diberantas dengan ikhtiar moderasi beragama yang menekankan kepada keseimbangan antara inklusif dan ekslusif," tegasnya.

Diakhir pemaparannya, Siti Nur Azizah juga menegaskan bahwa moderasi beragama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi syariah.

"Moderasi beragama dan ekonomi syariah berbagi nilai-nilai fundamental yang sejalan, seperti keadilan, etika, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan dalam kehidupan. Moderasi dalam beragama juga mendorong praktik ekonomi yang adil dan merata," ujarnya. (*)