Anies Singgung Orang Dalam soal Pengadaan Alutsista hingga Sebut PT TMI, Prabowo: Keliru Semua

"Jadi, saudara-saudara semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua, jadi saya bersedia kita duduk," kata Prabowo.

"Kita buka-bukaan, mau bicara food estate, mau bicara apa, PT Teknologi Militer Indonesia kita buka ya kan, jadi di mana masalahnya," tambahnya.

Baca juga: Prabowo Kecewa dengan Narasi Anies dan Ganjar soal Pertahanan, Sebut Banyak Data yang Salah

Dia juga membalas soal pelanggaran etik yang kerap menjadi bahan materi Anies dalam debat tersebut.

Menurutnya, Anies tidak pantas berbicara soal etika karena sudah memberikan contoh yang tidak baik.

"Saya merasa Anda itu posturing (menyesatkan), Anda itu menyesatkan. Itu saja," kata Prabowo.

"Saya boleh berpendapat kan, saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik, karena Anda memberi contohnya yang tidak baik soal etik. Terima kasih," pungkasnya.

Singgung "Orang Dalam" Sejak Debat Pertama

Sementara sebelumnya Anies sudah menyinggung soal “orang dalam” hingga sebut Prabowo tidak tahan menjadi oposisi karena tidak bisa berbisnis.

Hal itu disampaikannya saat Debat Perdana Pasangan Capres-Cawapres yang digelar KPU dan tayang secara langsung di YouTube Serambinews, Selasa (12/12/2023) lalu.

Awalnya Anies menanggapi pernyataan Prabowo soal demokrasi andai tidak berjalan tidak mungkin membuatnya yang oposisi terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Mendengar jawaban telak itu, Anies kemudian menanggapi balik kalau Prabowo sendiri tidak tahan menjadi oposisi, makanya bergabung dengan penguasa.

“Seperti disampaikan pak Prabowo, pak Prabowo tidak tahan menjadi oposisi,” kata Anies.

“Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha, karena itu harus berada dalam kekuasaan,” sambungnya.

Jawaban tersebut kemudian membuat seisi halaman Gedung KPU Pusat menjadi riuh oleh teriakan para timses yang berada di belakang para capres.

Capres nomor urut 1 itu kemudian melanjutkan, kekuasaan lebih dari persoalan bisnis dan uang.