Semua Pihak Harus Hindari Politik Uang

HARIAN Serambi Indonesia edisi Senin (15/1/2024) mem-beritakan, Pengurus Wilayah Himpunan Ulama Dayah Aceh (PW HUDA) Aceh Barat mengadakan Muzakarah Ulama Ke-2 pada Minggu (14/1/2024).

Kegiatan yang berlangsung di Dayah Ma-dinatuddiniyah Al-Munawwarah, Desa Marek, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat, itu menghadirkan tiga pemateri yaitu Tgk HM Yusuf A Wahab (Ketua PB HUDA), Tgk H Faisal Ali (Ketua MPU Aceh/Ketua PWNU Aceh), ulama terkemuka dari pantai barat selatan Aceh, Tgk H Yazid Al-Yusufi.

Muzakarah tersebut menghasilkan tujuh rekomendasi. Salah satunya, ulama mengajak masyarakat untuk memilih pemim-pin yang memiliki kapasitas sesuai dengan kriteria pemimpin menurut Islam dan menghindari politik uang. “Ulama sudah se-pakat bahwa politik uang atau memberikan sesuatu untuk ke-menangan kandidat tertentu hukumnya haram. Hal ini sesuai dengan fatwa MPU Aceh,” kata Dr Tgk Rahmat Saputra saat membacakan kesimpulan hasil muzakarah tersebut.

Para ulama menyatakan, pemberian sesuatu baik langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan politik merupakan perilaku yang tidak terpuji, baik yang memberi atau yang mene-rimanya. “Politik uang sudah dilarang oleh aturan negara dan haram hukumnya dalam agama, baik yang memberi maupun yang menerima. Karena itu, kami mengajak semua warga Nega-ra Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Aceh yang men-junjung tinggi ajaran Islam untuk menghindari politik uang,” ajak Tgk Rahmat Saputra.

Seperti kita ketahui, politik uang (money politics) merupakan salah satu masalah yang kerap terjadi setiap kali mendekati pe-laksanaan pemilu atau pilkada. Akibatnya, kualitas kedua pesta demokrasi itu tak sesuai dengan yang diharapkan. Sebab, vo-ters (pemilih) akan memilih calon anggota legislatif (caleg) atau calon kepala daerah yang memberinya uang atau barang, dan bantuan dalam berbagai jenis lain sebelum pemilu atau pilka-da berlangsung.

Jika itu terjadi, maka masyarakat atau pemilih sendiri yang nanti menerima dampak buruknya. Sebab, praktik politik uang akan menghasilkan anggota legislatif atau pemimpin yang tak tepat. Di mana, saat bertugas nanti mereka akan menempat-kan dirinya, donatur, atau partai politik, di atas kepentingan rak-yat. Figur yang terpilih karena politik uang juga akan mendorong melakukan korupsi. Karena sosok tersebut akan berusaha me-ngumpulkan uang yang banyak agar bisa ‘balik modal’ yang ia keluarkan sejak pencalonan hingga hari pencoblosan.

Mengacu pada kondisi itu, boleh kita simpulkan bahwa po-litik uang termasuk salah satu bentuk suap. Sebab, figur yang terpilih akan melakukan berbagai kecurangan, menerima suap, gratifikasi atau bentuk-bentruk korupsi lainnya Karena itu, se-mua pihak mulai dari peserta pemilu atau pilkada, penyelengga-ra, masyarakat atau pemilih, instansi pemerintah dan ASN, ser-ta pihak terkait lainnya agar sama-sama mencegah terjadinya politik uang dalam pesta demokrasi tersebut.

Dengan kata lain, pemberantasan korupsi tak akan tuntas jika politik uang sebagai induknya tak dapat diatasi. Pendidik-an antikorupsi menjadi penting agar masyarakat menyatakan ‘tidak’ kepada politik uang saat pemilu atau pilkada. Untuk itu, kita mendorong masyarakat agar memilih sosok yang berinte-gritas sebagai wakilnya di parlemen serta menghindari politik uang. Masyarakat juga harus berani melaporkan jika ada indika-si terjadinya praktik politik uang kepada pihak berwenang agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Dengan cara itu, Pemi-lu dan Pilkada serentak 2024 mendatang akan berlangsung se-cara jujur dan adil. Akhirnya, mereka yang terpilih adalah sosok yang menjadikan kepentingan rakyat di atas segala-galanya.(*)

POJOK

Pemko Banda Aceh tutup tahun anggaran 2023 tanpa utang
Semoga utang tahun sebelumnya juga sudah lunas ya

Kampanye akbar dimulai 21 Januari
Yang penting, stop politik uang untuk datangkan massa ke arena kampanye. He..he..he…

Pemerintah tetapkan besaran stok pangan
Tapi, harga beras di pasaran tetap mahal kan?