Rekrutmen ASN Tak Boleh Politis

PEMERINTAH akan membuka rekrutmen ASN dalam beberapa tahap pada tahun ini sebanyak 2,3 juta formasi. Jelas ini merupakan jumlah yang luar biasa, fantastis. Pembukaan for-masi ASN ini ditunggu-tunggu pencari kerja di tengah jumlah pengangguran yang terus meningkat setiap tahun.

Tentu ada yang mengaitkaitkan pembukaan lowongan kerja ini dengan aspek politis. Maklum saja, rekrutmen ini dilakukan di tengah Pemilu 2024. Bahkan pencoblosan untuk Pileg dan Pilpres hanya tersisa dua pekan lagi.

Kita berharap rekrutmen ASN ini memang sesuai kebutuhan da-lam rangka penyegaran SDM sekaligus bagian dari upaya peme-rintah untuk menciptakan lapangan kerja. Lebih dari itu prosesnya juga harus transparan. Karena undang-undang dasar 1945 jelas-jelas menyebutkan bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Peme-rintah yang diberikan kewenangan dengan segala instrumen yang dimiliki wajib menciptakan lapangan kerja kepada warganya.

Memang benar, Pemerintah Indonesia lama sekali melakukan mo-ratorium rekrutmen PNS pada masa Pemerintahan Jokowi. Kalaupun ada yang direkrut, boleh dibilang tidak banyak jumlahnya, dibanding-kan dengan jumlah pengangguran terdidik yang setiap tahun bertam-bah. Oleh karena itulah, rencana pemerintah yang akan merekrut 2,3 juta ASN yang terdiri atas pegawai negari sipil dan Pegawai Pemerin-tah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menjadi angin segar bagi masya-rakat Indonesia. Lowongan kerja menjadi ASN satu di antara sedikit pilihan yang dimiliki masyarakat untuk meningkatkan derajat kehidup-an ekonomi warga. Terlebih di Aceh, dimana lapangan kerja amat ter-batas karena sektor swasta tidak tumbuh. Di sisi lain, beban hidup te-rus bertambah akibat meningkatnya harga bahan pangan.

Sebelumnya, pakar kebijakan publik Universitas Airlangga (Unair) Gitadi Tegas Supramudyo mengingatkan agar rekrutmen CPNS dan PPPK 2024 terbebas dari campur tangan politik, mengingat rekrutmen CPNS dan PPPK 2024 berdekatan dengan penyelenggaraan Pemilu.

“Jangan ada campur tangan politik terlalu kuat. Keterlibatan institusi atau struktur kredibel dan independen adalah sebuah keniscayaan. Kalau tidak, public distrust akan meningkat, apa-lagi sistem rekrutmen yang terkesan masih ada agenda-agenda tersembunyi,” kata Gitadi, Sabtu (27/1/2024).

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara res-mi telah mengumumkan formasi CPNS dan PPPK 2024. For-masi CPNS dan PPPK 2024 tersedia sebanyak 2,3 juta forma-si. Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) pengusulan formasi tera-khir 31 Januari 2024.

Gitadi pun menekankan, rekrutmen CPNS dan PPPK harus bersih dari KKN dan politik dinasti. Jika tidak, ketidakpercayaan publik serta stigma buruk terhadap rekrutmen ASN akan terus meningkat. “Ini kan berkaitan dengan budaya nepotisme dan politik dinasti yang sebenarnya masih jadi bagian integral dari bangsa Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gitadi menyayangkan sistem rekrutmen CPNS yang kadang terkesan kurang transparan, baik dalam hal krite-ria maupun data kebutuhan. Ia menilai, perlu ada transparan-si kebutuhan sehingga sistem rekrutmen berjalan secara sehat dan terbebas dari prasangka KKN.

“Misalnya, ada banyak sekolah yang kekurangan murid, masa mau ada penambahan guru? Demikian halnya dengan perekrutan banyak tenaga kesehatan yang terkadang tidak jelas parameternya, sehingga perlu keterlibatan pihak-pihak yang le-bih kredibel dan cukup independen,” ucapnya.

Gitadi pun menyarankan pemerintah melakukan inventarisasi dan pemetaan sesuai kebutuhan setiap daerah maupun kemen-terian dan lembaga. Dengan demikian, rekrutmen CPNS terse-but dapat lebih tepat, objektif, dan berjalan lebih sehat.(*)

POJOK

Persiraja kubur mimpi PSMS
Alhamdulillah

Oknum ofi sial Persidi Idi diberi sanksi
Jika ada asap, pasti ada api

Mengacu survei, KPK nilai Indonesia rentan korupsi
Apa masih perlu survei?