Bansos Hanya Solusi Jangka Pendek

TERGERUSNYA pendapatan masyarakat yang memang su-dah tergoling miskin atau nyaris miskin membutuhkan interven-si dari negara. Di berbagai belahan dunia banyak terjadi feno-mena serupa. Bahkan di negara-negara Eropa yang sebelumnya terkenal sebagai negara makmur, penyaluran bantuan sosial (bansos) kini tak lagi hal aneh. Perang Rusia-Ukraina yang membuat harga makanan dan energi melonjak, menambah juta-an penduduk miskin di Eropa.

Serupa, di Indonesia demikian juga. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, sepanjang tahun 2023, anggar-an bansos atau perlindungan sosial telah terkucur hingga Rp 443,4 triliun. Mulai dari program keluarga harapan (PKH); kartu sembako; bantuan langsung tunai El-Nino; subsidi BBM, listrik, Bunga KUR; serta bantuan pangan.

Tentu, bantuan tersebut, apa pun bentuknya, merupakan hak rakyat. Asal jangan dipolitisasi. Dan yang jauh lebih penting, tambalan ini harusnya hanya bersifat sementara. Dalam jangka panjang, tentu pemerintah berkewajiban mendorong mereka un-tuk lepas dari jerat kemiskinan. Pemerintah harus bisa mencip-takan lapangan kerja, yang membuat warga bisa mandiri.
Apalagi bukti menunjukkan bahwa lebih dari Rp 400 triliun anggaran Bansos dikucurkan pada tahun 2023, namun tingkat penurunan angka kemiskinan sangat kecil. Oleh karena itulah, bantusan sosial harus menjadi kebijakan jangka pendek peme-rintah.

Sebagaimana diketahui, Badan Pangan Nasional (Bapanas) sedang mempersiapkan bantuan pangan berupa beras dan ja-gung untuk bulan Maret mendatang. Kepala Bapanas, Arief Pr-asetyo Adi, menyatakan, persiapan pihaknya bersama BUMN pangan dalam menyambut panen di Maret. Ia memastikan kesi-apan BUMN pangan untuk berperan sebagai offtaker.
“Untuk persiapan panen bulan Maret, itu proyeksinya 3,51 juta ton beras. Kemudian jagung 1,9 juta ton. Kita siapkan MRMP (Modern Rice Milling Plant), CDC (Corn Drying Center), dryer (pengering), di on kan semua,” ujar Arief.

Pemerintah, kata dia, berjanji akan menjaga harga di tingkat petani supaya tidak jatuh. Misalnya beras, nanti kalau saat pa-nen mulai meninggi lalu harga gabahnya masih Rp 5.500 sam-pai Rp 6.000, itu dinilai sudah cukup baik. “Tapi kalau angka-nya di bawah itu, maka pemerintah bisa dianggap tidak bisa mengelola kesejahteraan petani,” ungkapnya.

Baginya, kesejahteraan petani sendiri dapat dilihat dalam perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP). Khusus Nilai Tukar Pe-tani Tanaman Pangan (NTPP) berdasarkan historis data dari Ba-dan Pusat Statistik (BPS), mulai Oktober 2022 NTPP tercatat mulai berkembang melampaui angka 100. Terkini, NTPP di Ja-nuari 2024 berada di 116,16.

Adapun, hingga saat ini realisasi bantuan pangan beras sam-pai 6 Februari telah menyentuh angka 179.149.760 kilogram (kg). Rencananya program bantalan ekonomi masyarakat ini akan dilaksanakan sampai Juni mendatang.
Sebelumnya, Pemerintah memastikan penyaluran bantuan pangan beras disetop sementara pada masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu). Penghentian sementara ini dilakukan agar pro-ses Pemilu berjalan dengan tenang.

Terlebih, banyak yang mengkait-kaitkan bantuan sosial de-ngan politik. Maklum saja, pencoblosan Pileg dan Pilpres akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Maka segala sesuatu yang diberikan menjelang pencoblosan itu dianggap bernuansa politik, meskipun bantuan itu berasal dari negara. Selanjutnya, kalau ada kandidat yang berniat ingin terus menyalurkan Ban-sos jika terpilih juga tidak masuk akal. Karena itu berarti yang bersangkutan tak ingin warganya mandiri atau tidak punya pro-gram-program yang membuat warga negara mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Karenanya, bansos kita sebut sebagai ban-tuan yang bersifat jangka pendek saja.(*)

POJOK

Kampanye terakhir 3 Capres penuh sesak
Tapi di bilik suara tak mungkin pilih ketiganya

Ayah dan ibu tiri siksa anak hingga meninggal
Jadi ingat lagu Iis Dahlia,” Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja.”

Saudi ultimatum Israel tak gempur Rafah
Sebagai kaum congkak bin pongah, kecaman saja tak cukup