Opini
Kursi Dewan bukan Segalanya
Baik yang tertangkap kamera netizen, atau yang sengaja diliput oleh wartawan pemburu berita. Realitas ini juga sudah diprediksi jauh-jauh hari, buktin
Setelah hasil voting diumumkan, individu yang bijaksana adalah mereka yang menerima hasil itu dengan lapang dada. Bahkan lebih arif jika ia turut mendukung hasil musyawarah dengan berbagai program kerja. Jadi, musyawarah sistem voting pada intinya adalah metode yang sifatnya temporal (sementara). Setelah itu, apapun hasilnya maka harus dijalankan dengan sebaik-baiknya dan didukung dengan rasa tanggung jawab. Minimal, jika tidak mendukung hasil voting, maka tidak harus membuat fitnah dan keributan.
Tidak menerima hasil Pemilu, termasuk menarik aset di masyarakat, adalah bentuk pelanggaran terhadap pengamalan Sila ke-4 yang sudah didedikasikan sejak Sekolah Dasar (SD). Tidak hanya level SD, jenjang SLTP, SLTA, bahkan perguruan tinggi, semua jenjang pendidikan di Indonesia belum legal jika tidak memuat mata pelajaran Pancasila. Permasalahannya, sering kali teori tidak dijalankan dalam praktiknya. Kekecewaan kerap menggerogoti akal sehatnya sehingga bertindak di luar nalar.
Politik itu dinamis
Beberapa dekade ini, Indonesia seperti kehilangan sosok yang lapang dada dalam menerima hasil Pemilu. Buktinya, selalu ada gugatan terhadap hasil Pemilu yang bahkan naik ke ranah MK. Tentu saja, gugatan itu sendiri juga termasuk dalam implementasi demokrasi.
Namun yang sangat disayangkan adalah, cara yang digunakan kerap melahirkan permusuhan dan perpecahan bangsa. Apalagi jika demonstrasi yang berbondong-bondong berakhir pada pertikaian yang memakan korban jiwa. Mirisnya, korban selalu jatuh dari masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa.
Sejarah telah membuktikan, bagaimana lima tahun yang lalu, kubu pendukung Prabowo melakukan aksi yang berakhir ricuh di berbagai titik di Gedung Bawaslu. Bila merujuk pada realitas hari ini, justru kubu Prabowo sudah satu barisan dengan kubu Jokowi.
Bagaimana nasib mereka (masyarakat sipil) yang sudah berdarah-darah sebelumnya? Maka muncullah istilah happy ending terhadap penarikan Prabowo dan Sandiaga Uno ke kabinetnya Jokowi. Padahal, inilah contoh implementasi demokrasi yang pada hakikatnya adalah kebebasan dalam berpendapat.
Apa yang dilakukan elite politik, adalah sinyal yang mengindikasikan bahwa politik itu sangat fleksibel dan dinamis. Maka dari itu, rakyat sipil harus cerdas dan jangan mudah dipelintir jiwanya oleh sentiment politik. Dalam politik, tidak boleh baper dan main perasaan. Politik itu sarat akan manuver dan mudah untuk mengkhianati dan dikhianati. Tidak ada musuh dan sahabat abadi dalam politik, yang ada hanyalah kepentingan. Rakyat harus menyadari ini, sehingga tidak ikut depresi saat junjungannya kalah.
Paling penting bagi semua itu, marilah kita kawal hasil pemilu dengan damai. Siapapun presidennya, siapapun DPR-nya, semoga mereka amanah dan menjalankan tupoksi sesuai tugas masing-masing. Mari kita ucapkan selamat bagi mereka yang duduk, dan mari tetap tegar bagi mereka yang belum rezeki di tahun ini.
Saat panggung demokrasi sudah berakhir, sadarilah bahwa ada kehidupan normal yang harus dijalani. Jangan sia-siakan kehadiran keluarga, sahabat, dengan depresi berkelanjutan. Setiap masa ada orangnya, setiap orang juga ada masanya.
| Transformasi Digital dan Stabilitas Makroekonomi Mesin Penggerak Pertumbuhan Ekonomi |
|
|---|
| Polri sebagai Penopang Harapan di Tengah Bencana |
|
|---|
| Belajar Sabar dari Aceh yang Terluka |
|
|---|
| Saat Pemimpin tak Hadir di Tengah Bencana: Dilema Etika Antara Hak Personal & Tanggung Jawab Publik |
|
|---|
| Aceh sebagai Pintu Gerbang Perdagangan Internasional, Mengaspirasi Pembangunan Dubai |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Anzaikhan-OKEEE.jpg)