PTUN Medan Kabulkan Gugatan PPK Matangkuli yang Diberhentikan KIP Aceh Utara

Pemberhentian itu dilakukan KIP Aceh Utara setelah melakukan pemeriksaan terhadap RD terkait dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu, pada 1 Februari 2023 di Aula KIP. 

Pemeriksaan itu berlangsung dalam sidang yang dihadiri Panwaslih, terlapor dan tiga Komisioner KIP Aceh Utara. 

Ridwansyah bersama seorang anggota PPK Matangkuli lainnya dilaporkan seorang warga ke Panwaslih Aceh Utara berdasarkan hasil penelusuran di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). 

RD dilantik Ketua KIP Aceh Utara Zulfikar menjadi anggota PPK Matangkuli bersama dengan 134 anggota PPK lainnya, pada 3 Januari 2023. 

Atas pemberhentian tersebut dengan menggunakan pengacara menggugat KIP Aceh Utara ke PTUN Banda Aceh pada 20 Juni 2023.

Baca juga: 4 Tentara Bayaran dari Indonesia Tewas, Rusia Ungkap Data Tentara Bayaran Asing Bertempur di Ukraina

Isi gugatan Ridwansyah diantaranya, meminta agar majelis hakim  menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Ia juga meminta hakim agar memerintahkan KIP Aceh Utara untuk mencabut Surat keputusan Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Atas Nama Ridwansyah Tanggal 3 Februari 2023;

Selain itu ia juga meminta kepada hakim agar mewajibkan KIP untuk merehabilitasi kedudukannya seperti semula sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilu Tahun 2024.

“Saya malu dengan cemoohan masyarakat karena diberhentikan. Padahal saya tidak terlibat anggota partai politik.

 Mana mungkin saya terlibat partai politik, saya di kampung menjabat Ketua Tuha Peut dan aparat desa tidak boleh terlibat partai politik,” ungkap Ridwansyah. (*)

Baca juga: Panwaslih Serahkan Kasus Timses Caleg Coblos Ganda Saat Pemilu ke Polres Nagan Raya