Petani Petro Dollar, Warisan Belanda dan Wakil Rakyat

Oleh: Prof Dr Jarjani Usman MSc MS, Dosen UIN Ar-Raniry

RIBUAN petani di delapan kecamatan di Aceh Utara, sebuah kabupaten yang dulu dikenal daerah petro dollar, menderita akibat tidak bisa bertani selama lebih dari tiga tahun terakhir.

Itu akibat rusaknya bendungan Irigasi Krueng Pasee peninggalan Belanda yang sempat digunakan berpuluh tahun di daerah penghasil dollar raksasa untuk anggaran pembangunan Indonesia melalui sejumlah perusahaan besar level internasional yang mengeksploitasi kekayaan alamnya.

Para petani di sana kini resah menunggu dalam ketidakpastian. Bila bendungan tersebut tidak segera berfungsi, kondisi kehidupan masyarakat akan semakin parah dan berdampak serius ke sektor-sektor lain.

Sambil menunggu bertahun-tahun, para petani di sana terpaksa menanti turunnya hujan untuk mengolah sawahnya.

Namun kerap kali air tadahan hujan saja tidak bisa diandalkan. Sering kali lahan sawah yang sudah dibajak dengan traktor, tiba-tiba mengering, sehingga tak sempat ditanami.

Baca juga: Ironi Petani di Pidie, Harga Gabah Terjun Bebas Saat Panen Raya, Jangankan Untung Modal tak Kembali

Atau lahannya sudah ditanami tapi padinya mati kekeringan atau tak menghasilkan bulir yang berisi.

Padahal para petani sudah banyak mengeluarkan ongkos untuk membajak sawah, dan bahkan ada yang membajak dua kali agar lebih gembur. Singkatnya, ongkos, tenaga, dan harapan petani menjadi sia-sia.

Berbagai cara telah dilakukan untuk menggugah pemerintah agar mempercepat penyelesaian bendungan tersebut, yang sudah dikerjakan sejak tahun 2021.

Namun proses pengerjaannya hingga gagal. Bahkan perusahaan itu gagal menyelesaikan proyek bernilai 44,8 miliar rupiah tersebut, entah karena alasan apa.

Kini sudah ditender pengerjaannya dan dimenangkan oleh sebuah perusahaan lain. Mudah-mudahan tak gagal lagi.

Petani-petani di sana seakan tidak tahu lagi berharap kepada siapa agar bendungan tersebut segera selesai. Sampai-sampai ada yang berceloteh, “Sebaiknya kita undang lagi Belanda untuk membangun irigasi kita.” Mereka sangat berharap harapan tersebut didengar oleh wakilnya, terutama DPR dan DPD.

Selama ini, yang kelihatannya kerap mengangkat persoalan tersebut dalam rapat-rapat dewan adalah Haji Ruslan Daud (HRD) dan T A Khalid. Merekalah yang kerap memperjuangkannya di tingkat Pusat. Terima kasih Pak Haji Ruslan Daud (HRD) dan T A Khalid yang telah memahami aspirasi rakyat Aceh Utara.

Saya pun heran, mengapa di era teknologi canggih ini, penyelesaian bendungan itu berlarut-larut hingga bertahun-tahun. Padahal bendungan itu masih konvensional, yang sebenarnya sudah mampu diselesaikan di masa penjajahan Belanda.

Selama ini banyak dilakukan studi-studi komparatif ke luar negeri, sebenarnya untuk apa? Padahal studi komparatif yang dilakukan dengan dana besar untuk menangani persoalan-persoalan rakyat. Banyak studi komparatif gagah-gagahan dan bahkan membawa anggota keluarga ke Eropa atau negara-negara lain, tetapi anehnya tidak menyelesaikan persoalan rakyat seperti ini.