Parkir Liar Memang Harus Ditertibkan

PARKIR liar menjadi salah satu persoalan yang dialami war-ga kota hampir di seluruh Aceh. Pemerintah daerah sepertinya belum berhasil menertibkan para tukang parkir agar bertindak secara resmi dalam melayani masyarakat.
Selama ini, antara masyarakat dan tukang parkir sering terjadi keributan.

Masalahnya tukang parkir sering tidak menja-ga atau menertibkan kendaraan, mereka hanya mengambil bia-ya parkir saja tanpa peduli apakah pengendara kesulitan dalam mengatur kendaraannya atau tidak.

Akibat tidak dilayani dengan benar oleh petugas atau tukang parkir, sering pula kendaraan diparkir secara sembarangan. Jika ini yang terjadi, antara pemilik kendaraan pun sering ribut, karena tidak ada yang mau mengalah, terutama saat mengelu-arkan kendaraannya ke badan jalan.

Kondisi ini tentu saja tidak sehat, di samping memang wa-jah kota juga tampak buruk alias tidak tertib. Makanya, Pemkab atau Pemko setempat kita harapkan turun tangan untuk mener-tibkan persoalan parkir liar ini. Semakin lama ditertibkan, maka semakin besar pula persoalan yang muncul di kemudian hari.

Sebelumnya diberitakan, selama setahun terakhir, parkir liar makin menjamur di pusat pasar perbelanjaan Kota Sigli, Pidie. Selain itu, petugas saat mengambil restribusi parkir juga terli-hat tanpa memberikan karcis kepada pemilik kendaraan.

Ketua Umum Pemuda Dewan Dakwah Pidie, Khaifan Sas-mita atau kerap disapa Abi Khais kepada Serambi, Rabu
(24/4/2024), mengatakan, saat ini lokasi parkir di depan toko dan pinggir jalan menjamur di ibu kota kabupaten itu.
Menurutnya, parkir tanpa karcis berpotensi menurunkan pen-dapatan asli daerah atau PAD. Idealnya, Pemkab Pidie harus melengkapi juru parkir dengan karcis dan atribut seragam seba-gai petugas parkir.

Selain itu, kepada petugas parkir diberikan bukti karcis dan pembekalan sistem perparkiran. Sehingga, petugas parkir tidak asal-asalan dalam mengambil uang parkir kepada masyarakat.

Kata Khaifan, hasil pantauannya, bahwa di setiap lokasi par-kir yang menjamur di wilayah Kabupaten Pidie tidak dipasang pamplet sebagai lokasi khusus parkir kendaraan.

Dengan begitu, terjadinya lokasi parkir liar yang tidak ber-tanggungjawab sekaligus merugikan warga. Kecuali itu, Pemkab juga dirugikan akibat dana parkir tidak masuk dalam PAD.

“Kita menemukan hampir semua juru parkir tidak memberi-kan karcis parkir resmi. Bahkan, ada oknum juru parkir justru marah saat diminta dan ditanya karcis parkir,” ujarnya.

Selain itu, sebut Khaifan, pemilik kendaraan resah jika dalam satu hari berbelanja di pusat pasar pembelanjaan dengan loka-si parkir berbeda-beda. Sebab, warga memindahkan  kendara-annya untuk berbelanja ke lokasi yang tidak jauh dengan lokasi pertama memarkirkan kendaraannya.

Ia menambahkan, Pemkab Pidie seharusnya menata loka-si parkir secara baik, yang mampu dikontrol oleh sistem. “Saya rasa akan menjadi income tambahan PAD pada sektor parkir,” pungkasnya.

Untuk itu, kita menilai tidak ada alasan bagi Pemkab Pidie untuk tidak menertibkan perparkiran ini. Sebab, parkir liar yang tidak tertib, selain memperburuk wajah kota, juga tidak membe-ri keuntungan apapun bagi Pemkab sendiri, terutama menyang-kut PAD. Begitu!

POJOK

Ibu-ibu menjadi kunci pencegahan peredaran narkoba
Jangan seperti tahun lalu, malah ibu rumah tangga jadi ratunya

PKB Aceh Besar buka peluang untuk koalisi di Pilkada 2024
Jadi bupati memang bukan mencari uang, tapi jangan gara-gara Pilkada jadi miskin

Cabai merah naik tajam, capai Rp 60.000- Rp 75.000 per kilogram
Yang hanya bisa turun malah nilai kesetiaan, tahu?