Breaking News

Berita Lhokseumawe

Konsultan Hukum Kritik Keras Rencana Pemotongan Gaji Tapera, Ini Alasannya

Pemerintah tidak seharusnya memaksakan potongan gaji untuk tujuan yang tidak semua pekerja butuhkan

Penulis: Jafaruddin | Editor: Muhammad Hadi
For Serambinews.com
Advokat dan konsultan hukum dari LBH Qadhi Malikul Adil, Dr Bukhari, MH CM 

Salah satu poin utama kritik Dr Bukhari adalah ketidakcukupan dana Tapera untuk memenuhi kebutuhan perumahan dalam jangka pendek.

"Hasil pemotongan melalui Tapera tidak mencukupi kecuali ditabung sampai 100 tahun.

Ini jelas tidak realistis dan hanya akan menjadi beban tambahan bagi pekerja tanpa memberikan manfaat yang signifikan dalam waktu yang wajar."

Ia menegaskan perlunya kajian ulang terhadap kebijakan pemotongan gaji untuk Tapera.

Ia mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih adil dan relevan dengan kebutuhan individu pekerja.

"Pemerintah harus mendengar suara masyarakat dan tidak memaksakan kebijakan yang justru menambah beban finansial bagi para pekerja," tutupnya.(*)

Baca juga: Kisah Petani Pidie Naik Haji, Dulu Daftarkan 4 Orangtua,Kini Naik Haji Menuntun Ibu Berusia 90 Tahun

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved