Dunia Kecam Prancis, Kirim Terus Senjata ke Israel Walau Dipakai Bunuh Perempuan dan Anak Kecil

Lecornu juga menyatakan bahwa Prancis hanya mengizinkan penjualan produk militer yang memungkinkan Israel mengekspor kembali ke negara ketiga, dan produk tersebut terdiri dari suku cadang senjata.

Menteri Pertahanan Prancis itu menyatakan, mereka mengirimkan suku cadang ke Israel yang digunakan dalam alutsista, seperti suku cadang kecil yang digunakan untuk sistem pertahanan Iron Dome.

Sementara Wakil Ketua partai oposisi Unbreakable France (LFI), Mathilde Panot mengatakan, laporan media Disclose menunjukkan Prancis secara diam-diam mengirimkan setidaknya 100.000 peluru senapan mesin ke Israel untuk digunakan di Gaza pada Oktober 2023.

“Pada setiap kesempatan, baik oleh (Menteri Pertahanan Prancis Sébastien) Lecornu atau (juru bicara pemerintah Prancis Prisca) Thevenot, kami diberitahu bahwa Prancis mengirimkan pengiriman pertahanan ke Israel semata-mata untuk digunakan dalam rudal Dome of Iron,” kata Panot.

Dia menyebut, kebohongan Pemerintah Prancis kepada anggota parlemen mengenai masalah ini sebagai sebuah skandal.

Wakil ketua partai oposisi itu menambahkan "skandal kedua adalah pengiriman ini dilakukan dengan sangat rahasia.

"Dan mungkin digunakan dalam serangan terhadap warga sipil di Gaza," ungkap Panot

Di sisi lain, Kepala Amnesty International di Prancis Jean-Claude Samoullier menarik perhatian pada risiko “genosida” di Gaza dan menuntut agar Prancis menghentikan penjualan senjata ke Israel.

Hal itu disampaikannya dalam surat terbuka kepada Presiden Prancis, Emmanuel Macron yang diterbitkan di situs organisasi tersebut pada 20 Februari lalu

Samoullier juga menuntut agar Prancis segera berhenti mengirimkan perlengkapan perang ke Israel.

Pada April, 11 organisasi non-pemerintah di Paris, termasuk Amnesty International, meminta pengadilan untuk mengeluarkan instruksi penghetian penjualan senjata Prancis ke Israel dengan dalih bahwa senjata tersebut digunakan untuk melawan warga sipil di Gaza dan melanggar hak asasi manusia.

LSM tersebut mengajukan tiga tuntutan hukum berbeda terhadap Negara Prancis atas penjualan senjata ke Israel.

Pada Mei, pengadilan sepenuhnya menolak permintaan NGO yang berupaya mengambil tindakan pencegahan terhadap pembantaian warga sipil di Gaza.

Pengadilan menyatakan bahwa keputusan mengenai izin bukanlah keputusan administratif, melainkan keputusan politik yang ditujukan untuk hubungan internasional Prancis.

Presiden Asosiasi ASER, Benoit Muracciole merupakan salah satu dari 11 organisasi non-pemerintah yang telah mengajukan gugatan terhadap Negara Prancis dan melakukan kegiatan pelaksanaan hak asasi manusia di bidang keamanan dan perdamaian.