PDIP Resmi Dukung Mualem

“Nanti visi misi kalau yang dari PDI Perjuangan, tidak boleh membuat visi misi sendiri."Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) resmi mendukung eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakir Manaf alias Mualem sebagai calon gubernur Aceh pada Pilkada 2024. Dukungan itu keluar setelah sebelumnya Mualem mendapat dukungan dari DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Surat rekomendasi PDIP diserahkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri kepada Mualem di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Pada kesempatan itu, Megawati Soekarnoputri juga mengumumkan 305 bakal calon kepala daerah yang diusung partai tersebut pada Pilkada. Rinciannya, 13 bakal calon gubernur dan wakil gubernur serta 293 kabupaten/kota. Pengumuman dilakukan secara hybrid. 

Pembacaan nama-nama calon kepala daerah yang diusung PDIP disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto pun menyebut satu persatu nama bakal cagub yang diusung PDIP mulai Muzakir Manaf, Isran Noor, hingga Edy Rahmayadi. "Provinsi Aceh, Bapak Muzakir Manaf," sebut Hasto. 

Mualem pun kemudian maju ke depan untuk menerima surat rekomendasi dari PDIP. Megawati yang memberikan surat rekomendasi kepada Mualem bersama sejumlah bakal cagub lain yang diusung PDIP.

Pengumuman 305 calon kepala daerah dari PDIP ini merupakan gelombang pertama dari tiga gelombang yang akan dilakukan DPP PDIP dalam menghadapi Pilkada 2024.

Pesan Megawati

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberi wejangan kepada para calon kepala daerah yang diusung partainya. Megawati mengaku PDIP akan menyiapkan visi dan misi bagi para kepala daerah yang maju dari partainya.

"Nanti visi misi kalau yang dari PDI Perjuangan, tidak boleh membuat visi misi sendiri," kata Megawati. "Kalau dari PDI Perjuangan kami yang membuat, PDI Perjuangan yang membuat. Kenapa enggak boleh? Orang itu dari partainya, why not? Kalau jelek boleh bilang jelek. Tapi bagus kenapa enggak boleh? Kan untuk kemaslahatan rakyat banyak," sambungnya.

Megawati menuturkan, yang dimasukkan ke dalam visi misi nantinya terkait dengan visi pro Wong Cilik. Di antaranya terkait dengan masalah pangan, kesehatan seperti stunting yang menjadi program utama, dan isu tata ruang wilayah.

Selain itu juga mencakup kewajiban untuk berpihak pada fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. "Jadi kamu harus masuk yang namanya kolong jembatan, anak-anak yang tidak bisa sekolah harus kalian sekolahkan," ungkap dia.

"Tiap malam saya nangis. Cuma ngelihatnya gini. Segede ini (menunjuk peta Indonesia) kenapa tidak bisa adil dan makmur ya. Lalu salahnya siapa? Pemimpinnya, pemimpinnya, pemimpinnya," tutur Megawati sambil terisak.

Dia pun berharap para pemimpin dari PDIP bisa memberikan rasa adil dan makmur ke masyarakat. Kalau tidak maka Megawati akan menggantinya. 

Acara ini dihadiri sejumlah pengurus DPP PDIP seperti Eriko Sotarduga, Ronny Talapessy, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Djarot Saiful Hidayat, Adian Napitupulu, Ribka Tjiptaning hingga Rano Karno.(tribun) 

Ulama Minta Tu Sop Sebagai Cawagub

TERPISAH, sekitar seribuan ulama, cendikiawan, dan cerdik pandai dari seluruh Aceh meminta bakal calon gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem agar mengangkat Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab atau lebih dikenal Tu Sop sebagai calon wakil gubernur Aceh.

Adapun para ulama yang meminta perihal ini mulai dari Tgk H Muhammad Ali (Abu Paya Pasi), Tgk H Muhammad Amin Daud (Ayah Cot Trueng), hingga Tgk H Mahmudin (Abu Serambi Aceh) di Aceh Barat.

Permintaan itu disampaikan melalui surat yang akan dserahkan kepada Mualem. Dari informasi yang diterima Serambi, hingga Rabu (14/8/2024), surat itu sudah ditandatangani oleh sekitar 1.300 ulama, cendikiawan, cerdik pandai.

Semua dokumen fisik surat dukungan itu dikumpulkan oleh elemen sipil untuk disatukan sebelum diserahkan kepada Mualem pada Hari Damai pada hari ini, Kamis (15/8/2024). 

Dalam kopian salinan surat yang diterima Serambi disebutkan bahwa para ulama menyampaikan tiga pertimbangan sehingga meminta Mualem menjadikan Tu Sop sebagai wakilnya pada Pilkada.

Pertama, Aceh dengan berbagai kelebihan dan persolannya harus mendapat perhatian serius semua elemen masyarakat agar dapat menemukan kondisi Aceh yang lebih baik dimasa depan.

"Maka untuk itu dalam pandangan kami bahwa kombinasi kekuatan antara tokoh perdamaian yaitu Tgk Mualem dan Tu Sop dari tokoh pendidikan Islam akan memberi harapan baru bagi kami rakyat tentang cita-cita kebaikan yang berlandaskan Islam di bumi Aceh," bunyi surat tersebut. 

"Kedua, menurut pandangan kami, kehadiran Tu Sop sebagai Wakil Gubernur dalam mendampingi Tgk Mualem nantinya akan menjadi kombinasi akselerasi “double gardang” yang akan menggerakan roda depan dan belakang Pemeritahan Aceh dalam menghadapi tantangan persoalan daerah yang semakin komplek, berlumpur dan terjal."

Terakhir atau ketiga disebutkan, pasangan Mualem dan Tu Sop adalah babak baru kesempatan bagi Aceh untuk membina kekompakan dan kerja bersama masyarakat serta pemerintah dalam membagun Aceh dengan bersendikan syari’at Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Juru Bicara Elemen Sipil, Zulfikar Muhammad kepada Serambinews.com mengatakan bahwa gerakan ini merupakan inisiatif dan keinginan sendiri dari para ulama dan cendikiawan Aceh.

"Gerakan ini dilakukan secara mandiri untuk meminta Mualem menjadikan Ayah Sop pendamping Mualem pada Pilkada," kata Zulfikar kepada Serambinews.com di Banda Aceh.

Dalam gerakan ini, lanjut Zulfikar, posisi elemen sipil hanya memfasilitasi gerakan ulama dan cendikiawan Aceh menyurati mantan Panglima GAM tersebut.

"Inisiator gerakan ini masing-masing ulama di daerah dengan maksud membarengi perjuangan Abu Paya Pasi yang menginginkan Ayah Sop menjadi cawagub Mualem. Agar Abu Paya Pasi tidak sendiri," terang Zulfikar.

Dalam keterangannya, Zulfikar mendukung dan mengapresiasi langkah para ulama, cendikiawan, dan cerdik pandai Aceh dalam menjalankan roda demokrasi.

"Kami menilai gerakan ini sebagai bentuk kemajuan demokrasi di Aceh, masyarakat mengusulkan sendiri calon yang diinginkan," ungkap mantan Direktur Koalisi NGO HAM Aceh ini.

"Bisa jadi nantinya, para ulama, cendikiawan, dan tokoh Aceh juga akan menyurati pimpinan partai politik di pusat untuk meminta mencalonkan figur yang diusul masyarakat," tambah Zulfikar.

Pada bagian akhir, Zulfikar menambahkan bahwa pengumpulan tandatangan ini terus bergulir sampai tanggal 26 Agustus atau sehari sebelum dibukanya pendaftaran calon kepala daerah oleh KIP.(mas)