Kegagalan Tu Sop Jadi Wakil Mualem, Dampak Serius bagi Ulama dan Umat, Apa yang Mesti Dilakukan?

Hal ini mengurangi wibawa dan kredibilitas ulama di mata publik. 

Selain itu, munculnya dugaan markup data jumlah ulama yang mendukung Tu Sop menambah persoalan serius. 

Jika dugaan ini terbukti, hal tersebut akan mencoreng nama baik ulama dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses politik di Aceh. 

Manipulasi semacam ini menciptakan persepsi negatif, seolah-olah ulama bersedia mengorbankan integritas mereka demi tujuan politik jangka pendek.

Kegagalan ini juga mungkin dipandang oleh umat sebagai kegagalan kolektif ulama dalam menghadirkan kepemimpinan politik yang kuat. 

Banyak yang akan mempertanyakan mengapa dukungan sebesar itu tidak membuahkan hasil, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan umat terhadap ulama dan memperkuat pandangan bahwa ulama tidak lagi mampu berperan efektif dalam arena politik. 

Bahkan, muncul banyak asumsi dan spekulasi, ulama belum saatnya terlibat langsung dalam kancah perpolitikan di Aceh.

“Lam urusan sumeubeut Mualem sami’na waatha’na keu Abu dan Tu Sop, tapi nye lam bideung pulitek, harus sami’na waatha’na ho laen.”

Kira-kira begitulah gambarannya, ada anggapan di segelintir orang Aceh saat ini, ulama hanya patut didengar dalam bidang agama, tidak dalam bidang politik dan kepemimpinan.

Mungkin mereka tidak pernah membaca atau belajar sejarah kepemimpinan ulama dalam Islam. 

Seharusnya Diproyeksikan Sebagai Cagub

Di sisi lain, dengan dukungan yang sangat besar, seharusnya Tu Sop diproyeksikan sebagai calon gubernur Aceh, bukan hanya sebagai wakil gubernur.

Banyak pihak menilai bahwa langkah mengusung Tu Sop sebagai cawagub Mualem ini, merupakan strategi yang kurang tepat, yang memperlihatkan kekurangan dalam perencanaan dan eksekusi politik oleh para pendukungnya.

Namun, di tengah segala tantangan ini, kesatuan ulama yang mendukung Tu Sop, meskipun keabsahannya masih dipertanyakan, merupakan indikasi keinginan untuk menunjukkan persatuan di kalangan ulama Aceh. 

Ini dapat dianggap sebagai langkah positif dalam menghadapi fragmentasi politik yang sering terjadi di Aceh, walaupun efektivitasnya masih perlu dibuktikan. 

Kegagalan ini juga dapat memperkuat posisi tawar ulama di masa depan.